Kronologi, Pohuwato – Fraksi partai Golkar Pohuwato memberikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024.
Pandangan umum fraksi Golkar itu disampaikan langsung pada rapat paripurna ke-14 Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024. Senin, (14/4/2025).
Pada pandangan umum yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Pohuwato, Iqram Akbar Baderan, bahwa Pohuwato merupakan wilayah endemis Malaria, dengan kasus yang terus ditemukan dan penularan lokal.
“Akibat krisis iklim dan aktivitas Pertambangan di daerah ini menjadi habitat bagi nyamuk, maka vektor penyebab malaria,” katanya.
Kabupaten Pohuwato saat ini lanjutnya, berada dalam status tanggap darurat bencana non alam akibat kejadian luar biasa (KLB) malaria, namun kasus malaria itu terus meningkat.
Data bulan Februari 2025, 170 kasus malaria dan update pada 10 April naik menjadi 220 kasus. Mayoritas kasus terjadi pada usia produktif (19-59 tahun) dengan jenis kelamin laki-laki yang bekerja sebagai buruh tambang.
“Hal ini menunjukkan bahwa penularan malaria erat kaitannya dengan aktivitas Pertambangan di wilayah tersebut. Dari 220 kasus malaria di tahun 2025, 56 persen berasal dari tambang di Desa Hulawa, 18 persen dari tambang Desa Puncak Jaya, dan 10 persen dari Desa Karya Baru,” jelasnya.
Tambang di Desa Hulawa itu kata dia, merupakan tambang emas terbesar di Pohuwato dan letaknya dekat dengan pemukiman, sehingga menjadi sumber penularan utama.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan menjadi faktor resiko utama penularan malaria. Dan juga kurangnya tenaga entemolog (Ahli Vektor) yang dibutuhkan untuk pengendalian vektor malaria tidak tersedia, dan itu menjadi salah satu tantangan dalam penanggulangan KLB itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu Malaria, Akbar, juga menyoroti terkait lowongan kerja di Pani Gold Project (PGP). Menurut fraksi Golkar kata Akbar, harusnya perusahaan memprioritaskan masyarakat penambang yang mengalami dampak ekonomi dari permasalahan tambang tersebut.
“Jika anak cucu dari penambang diperhatikan dan diprioritaskan, itu sedikit memberi solusi untuk masyarakat penambang,” kata dia.
Ditambah lagi dengan masalah penutupan akses jalan di PGP menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat, dan itu mengganggu masyarakat dan stabilitas daerah.
“Sehingga kami pada 9 April 2025 melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung dan mempertanyakan alasan akses jalan penambang ditutup, dan meminta solusi alternatif jalan lain menuju lokasi pertambangan rakyat untuk mencarikan solusi yang menjadi pemicu keresahan masyarakat penambang Pohuwato saat ini,” bebernya.
Tidak hanya itu saja, Fraksi Golkar Pohuwato juga menyoroti terkait bencana banjir pada 11 April 2025. Penyebab utamanya kata Akbar, adalah meluapnya air sungai yang mengalami pendangkalan karena sedimentasi. Ada beberapa rumah warga yang terdampak akibat banjir tersebut yang mengalami kerusakan cukup parah pada bagian dinding akibat luapan air sungai yang tidak mampu menahan debit air yang tinggi.
“Maka kami fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mencarikan solusi dengan segera melakukan pengerukan sungai,” pintanya.
Terakhir kata Akbar, persoalan di daerah yang paling krusial saat ini adalah krisis air bersih dari Kecamatan Dengilo sampai Popayato.
“Kami fraksi Golkar meminta pemerintah daerah dan pihak PDAM menseriusi masalah yang paling krusial ini, harus segera mengambil langkah kongkrit untuk memastikan akses air bersih demi kelangsungan hidup masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
