Kronologi, Gorontalo – Ketua Fraksi Golkar-Hanura Iskandar Mangopa mengaku emosi atas penyataan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 harus di bahas DPRD agar perjalanan dinas dan penggunaan anggaran tidak ilegal.
“Jangan nanti pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pemerintah meminta DPRD untuk pro aktif, sementara banyak hal yang tidak diketahui oleh DPRD (dalam dokumen APBD 2022). Mari kita berdebat disitu. Jangankan APBD ilegal, isteri saja ada yang ilegal,” kata Iskandar, Selasa 4 Juli 2023 malam.
“Perlu diketahui, bahwa kami (tiga fraksi) tidak membahas APBD Perubahan 2022. Yang harus menjadi pertanyaan adalah perjalanan dinas dalam APBD Perubahan 2022, namun tidak pernah kami bahas dan setujui di DPRD, tapi terjadi realisasi pembayaran perjalanan dinas. Apakah ini yang harus kami pertanggungjawabkan secara bersama-sama,” sambung Iskandar.
Politisi tiga periode ini bahkan tak mempermasalahkan jika anggaran perjalanan dinas di DPRD bermuara pada tuntutan ganti rugi atau TGR. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPRD ini meminta semua perjalanan dinas ikut di TGR.
“Jangan bilang ini bisa menjadi ilegal. Atau tidak apa-apa, mari sama-sama kita pertanggungjawabkan. Kalau memang akan di TGR, silahkan, tapi TGR semua perjalanan dinas,” ketus Iskandar.
Selain itu, Iskandar turut mempertanyakan tempat pembahasan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Coba riview lagi ke belakang, anggaran PEN itu di bahas ruangan mana, tempatnya dimana, hari apa. PEN malah menimbukan berbagai persoalan, termasuk menyengsarakan rakyat, bahkan membebani pembayaran THR untuk para ASN,” tutur Iskandar.
“Belum lagi soal DAU (Dana Alokasi Umum) peruntukan, itu di bahas dimana dengan DPRD. Jangan nanti pada kepentingan pertanggungjawaban lalu kemudian meminta DPRD untuk mempertanggungjawabkan,” imbuh Iskandar.
Tak berhenti sampai disitu, Iskandar juga mengaku emosi atas pernyataan bupati yang dinilai memojokan tiga fraksi karena tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
“Saya agak emosi dengan pernyataan bupati, bahwa seolah-olah tiga fraksi ini tidak pro terhadap rakyat. Ingat, bahwa kita sama-sama dipilih oleh rakyat. Jika bicara rakyat, banyak aspirasi yang tidak direalisasikan oleh bupati, padahal aspirasi itu telah masuk dalam dokumen APBD. Bahkan, ada aspirasi yang sudah tiga tahun, tapi belum terealisasi,” pungkas Iskandar.
Seperti diketahui, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo tetap menaruh harapan kepada tiga faksi yang menolak agar tetap membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 di DPRD Kabupaten Gorontalo.
Pernyataan itu disampaikan Nelson menanggapi sikap penolakan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 oleh Fraksi NasDem, Fraksi Golkar-Hanura, dan Fraksi PKS-Gerindra pada saat rapat paripurna, Senin 3 Juli 2023.
“Yang paling penting adalah penggunaan APBD sesuai dengan aturan. Saya berharap, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, tetap di bahas oleh DPRD. Jika tidak, maka apa yang digunakan selama ini ilegal, termasuk disitu penggunaan perjalanan dinas dan sebagainya ilegal,” pesan Nelson.
Penulis: Even Makanoneng
