Kronologi, Jakarta – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pekerja pers...
Kronologi, Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu S.H, M.H menyoroti upaya pengesehan berjamaah fraksi-fraksi DPR RI terhadap draf RKUHP...
Kronologi, Jakarta – Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru yang diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu (9/11/2022), mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara...
Kronologi, Jakarta – Komisi III DPR RI memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pujian...
Kronologi, Jakarta – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tinggal menunggu waktu setelah Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan pemerintah terkait 14 isu krusial...
Kronologi, Jakarta – Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI sekaligus menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan...
Kronologi, Jakarta – Pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum 17 Agustus 2022. Hal itu terungkap dari pertemuan Dewan Pers dengan Menteri Koordinator...
Kronologi, Ternate – Dewan Pers mengajak kepada seluruh insan pers untuk turut mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, menurut anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto...
Oleh: Tomu Augustinus Pasaribu S.H, M.H [ Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) ] Rancangan RKUHP Disahkan menjadi Undang-undang KUHP, maka yang ditangkap...
Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharma Jaya menyebut Pasal 188 dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru yang mengatur terkait Marxisme...
Kronologi, Jakarta – Dewan Pers mengharapkan ada proses transparansi dan akuntabilitas serta partisipatif bermakna terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), khususnya menyangkut kebebasan pers....
Kronologi, Jakarta – Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mendesak DPR menghapus pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam kemerdekaan jurnalis dalam melakukan kerja-kerja...
Kronologi, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mendorong pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara terbuka, dan dapat diakses publik. Hal itu disampaikan...
Kronologi, Jakarta – Partai Garuda setuju dengan keberadaan pasal yang mengatur ancaman pidana untuk perbuatan penghinaan terhadap presiden di draf RUU KUHP (RKUHP). Waketum Partai Garuda...
Kronologi, Jakarta – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara terbuka....
Kronologi, Jakarta – Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Sharif Omar Hiariej memastikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) batal disahkan di sidang...
Kronologi, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi memadati area depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum...
Kronologi, Jakarta – Massa elemen mahasiswa akan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa 28 Juni besok. Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM...
Kronologi, Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej mengaku belum menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR lantaran masih banyak salah...
Kronologi, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta mahasiswa berburuk sangka atau suuzan dan kepada pemerintah tentang draf Rancangan Kitab...
