Kronologi, Jakarta – Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang enggan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Betapa tidak, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anies menyebut kaji ulang itu akan dilakukan jika dirinya memenangkan Pilpres 2024, mendatang.
“Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang,” kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk ‘Desak Anies episode 3’ di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Anies menyebut anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Menurutnya, anggaran itu jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.
“Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain, anggaran yang kita miliki itu terbatas, ruang fiskal untuk bangunan itu terbatas, lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting, kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada saat ingin membangun bangunan untuk ibu kota baru, masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pembangunan sebuah lokasi baru membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Dia mengatakan anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan polisi hingga tentara.
“Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar,” ujarnya.
Anies menyinggung ketimpangan yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Dia menyebut pembangunan di Indonesia belum merata.
“Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi, yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu, kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi, kalau ketimpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang lain dapat apa? Nggak dapat apa apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja,” kata Anies.
“Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi, kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami lihat kenapa penting,” tandasnya.
Editor: Alfian Risfil A
