Kronologi, Jakarta – Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan atribut PDIP di copot saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Politikus PDIP Charles Honoris menilai bahwa pencopotan baliho tersebut tanda bahwa aparat sulit menjaga netralitas dalam pemilu.
“Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu,” ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Charles menilai adanya tindakan tersebut juga jadi konsekuensi dari Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam kontestasi pilpres. Selain itu, pencopotan baliho juga bisa dilakukan oleh pendukung presiden yang ingin mencari perhatian.
“Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin ‘cari muka’ kepada atasannya,” tuturnya.
“Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu,” tambahnya.
Charles menilai Gibran yang maju dalam pilpres merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Untuk itu, kata dia, perlu komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
“Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan,” ungkapnya.
Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10/2023) siang.
Dilansir detikBali, Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Editor: Alfian Risfil A
