Oleh: Tom Pasaribu S.H, M.H.
(Direktur Eksekutif KP3i)
Masih ingat dengan baju kotak-kotak Joko Widodo? Ketika calon Gubernur DKI Jakarta, sekarang apa yang diharapkan timnya sudah berjalan mulus, lembaga negara, masyarakat, partai politik, media, laut, Polri, Jaksa, KPK, korupsi, tambang, sepertinya sudah tidak ada yang tidak kotak-kotak di negara Indonesia.
Pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab dengan keadaan ini semua?
Sebab tidak mungkin Joko Widodo bisa menjadi Gubernur DKI kalau tidak ada yang mengusulkan dan mengusung Calon Gubernur.
Tidak mungkin juga Joko Widodo jadi Presiden kalau tidak ada yang mengusung dan mengendors serta membiayai. Kalau mau jujur diduga bukan Joko Widodo pemenang Pilpers 2014 kalau server KPU tidak dibobol sehingga mati kurang lebih 2 jam.
Pilpres 2019 pun Joko Widodo tidak menang kalau KPU, partai politik dan elit politik tidak melakukan penghianatan terhadap UUD 45 melalui PKPU No 5 Tahun 2019.
Sekarang Sang khalik menuntut para jiwa-jiwa yang haus kekuasaan dan kemegahan atas kehancuran yang terjadi, kenapa para pemuja, pengusung dan pendukung tidak meneriakkan kotak-kotak dan mengelu-elukan Joko Widodo.
Atau berdiri di depan mimbar mengatakan “Kami bertanggung jawab penuh atas kesalahan Joko Widodo dan Keluarga selama menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Presiden selama 2 periode”.
Sekarang apa yang di upayakan Luhut Binsar Panjaitan dan seluruh pendukung dan yang mengusung Joko Widodo untuk membenahi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini?
Saya hanya menyegarkan ingatan kita masing-masing bahwa “Prinsip” harus dijaga dan dipegang teguh dalam hidup.
Tulisan ini bukan asumsi, di rangkum dari para pelaku yang sudah tidak ingin tinggal di Indonesia karena penyesalan atas kesalahan yang di perbuat, tetapi sebagian data masih tersimpan dengan rapi di kantong sebelah kiri, siapa yang menjebak Prabowo masuk kabinet 2019.
Pada waktunya akan di sebutkan nama-nama dan lembaga negaranya.
Demikian secuil informasi dari pinggiran Jakarta.
Selamat menikmati Weekkend
Jakarta, 13 Juni 2025
