Kronologi, Pohuwato- Sala satu mahasiswa di Kampus Universitas Pohuwato (Unipo), Delpriyanto Tahir, mendesak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) untuk membuka secara transparan hasil komunikasi ataupun pertemuan yang telah dilakukan bersama pihak kampus.
Menurut Delpriyanto, keterbukaan hasil pertemuan tersebut penting untuk mencegah timbulnya kecurigaan di kalangan mahasiswa. Khawatirnya kata dia, jangan sampai proses tersebut diselimuti kepentingan tertentu yang berujung pada dugaan politisasi.
“Jika hal ini ditutupi, akan menimbulkan kecurigaan bahwa hasil pertemuan tersebut sudah dipolitisasi. Kami khawatir integritas LLDikti bisa saja diragukan dan dianggap dapat dipengaruhi oleh pihak kampus yang selama ini diduga melakukan sejumlah pelanggaran etis, terutama terkait gaji dosen yang belum dibayarkan serta fasilitas kampus yang minim,” katanya. Jumat, (16/5/2025).
Kata Delpriyanto, LLDikti harus hadir sebagai lembaga yang tegas dan objektif dalam menangani persoalan di Kampus Unipo, bukan sekadar hadir secara simbolik.
“Saya rasa jika LLDikti sudah turun dan bertemu langsung dengan pihak kampus, itu artinya mereka juga sudah mengetahui persoalan-persoalan yang sering diangkat, seperti gaji dosen dan minimnya fasilitas. Seringkali disebut bahwa fasilitas kampus memadai, padahal kenyataannya tidak demikian. Contohnya, ruang kelas yang sangat terbatas. Unipo sudah memasuki angkatan keenam, namun belum ada penambahan ruang kelas. Akibatnya, mahasiswa seringkali harus berebut ruangan, bahkan sampai menggunakan ruang fakultas lain,” keluhnya.
Delpriyanto, juga mengaku khawatir dengan dugaan skenario yang kerap dimainkan oleh pihak kampus setiap kali ada pemeriksaan atau evaluasi dari pihak lembaga eksternal.
“Ini analisa saya, bahwa Kita tidak ingin LLDikti tertipu dengan bisa saja di buat skenario. menjelang kunjungan mereka, pihak kampus membayar sebagian gaji dosen lalu menghadirkan dosen-dosen tertentu yang bersedia bekerja sama untuk menyampaikan seolah-olah masalah telah selesai. Ini bukan hal baru, melainkan pola lama yang sudah menjadi budaya menutupi masalah,” bebernya.
Tidak hanya itu, Delpriyanto juga menegaskan bahwa LLDikti memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan adil tanpa pandang bulu.
“Kami harap kehadiran LLDikti di kampus bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar digunakan untuk mengevaluasi kondisi kampus secara menyeluruh. Termasuk, menghadirkan semua unsur dosen, bukan hanya keterwakilan yang dapat diatur untuk menyampaikan narasi positif semata. Jangan sampai LLDikti menjadi alat legitimasi yang justru mengabaikan realitas yang dialami mahasiswa dan dosen Unipo,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
