Arah Pantura, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengeluarkan pesan penting kepada para camat, lurah, dan kepala desa se-Jawa Barat, terkait upaya penataan infrastruktur di daerah masing-masing.
Pesan ini disampaikan menyusul banyaknya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang terjadi selama musim hujan ekstrem yang melanda Jawa Barat.
Melalui akun media sosialnya, Dedi menyampaikan lima poin utama yang harus segera diterapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah dan mengatasi dampak bencana alam.
“Pertama, saya mengajak para lurah, kepala desa, dan camat untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin yang berpotensi merusak lingkungan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menekankan pentingnya penataan wilayah, terutama dengan membongkar bangunan yang dibangun di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), yang dapat mengganggu aliran sungai dan memperburuk risiko bencana.
“Para camat dan kepala desa harus peka dan berani mengambil langkah ini demi kelangsungan lingkungan yang lebih baik,” tambahnya.
Pada poin ketiga, Gubernur Dedi menekankan perlunya pembersihan lingkungan, terutama sungai, dari sampah. Ia meminta agar sampah tidak dibuang sembarangan ke sungai dan mendorong pengelolaan sampah di setiap RT, RW, desa, dan kelurahan.
“Kita harus bersama-sama mengelola sungai, terutama sungai kecil yang tidak dikelola oleh instansi seperti BBWS atau PJT. Pengerukan dan pelebaran sungai perlu dilakukan secara gotong royong untuk mengurangi potensi banjir,” jelasnya.
Langkah terakhir, Dedi meminta agar pemerintah daerah melakukan rekonstruksi ulang jembatan kecil dengan desain melengkung, bukan datar, untuk mencegah terjadinya penyumbatan akibat material yang terbawa arus air.
“Semoga lima langkah ini bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jawa Barat,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dengan arahan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi musim hujan ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan merusak infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
