Kronologi, Pohuwato – Pergantian Kepemimpinan di Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato merupakan momentum penting untuk menentukan masa depan penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Melawan (AMM) Syahril Razak. Senin, (17/3/2025).
Menurutnya, kepemimpinan sebelumnya telah meninggalkan jejak kehancuran lingkungan di wilayah Popayato. Dimana, hutan telah menjadi rusak parah, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menghancurkan masa depan anak bangsa.
Kepimpinan yang baru saat ini kata dia, ditantang untuk membuktikan integritas dan kapasitas yang mereka miliki dengan menegakkan hukum secara tegas.
“Yang melanggar itu salah, dan yang salah harus dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Syahril yang juga selaku Ketua Bidang Hikmah, Kebijakan, dan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Gorontalo.
Kata Syahril, jika dalam waktu 100 hari kerja Kapolda dan Kapolres yang baru tidak mampu menutup tambang emas ilegal (PETI) di Popayato itu, maka harapan masyarakat terhadap penegakan hukum di Gorontalo akan runtuh. Bahkan, AMM lanjutnya, akan mendesak Kapolda dan Kapolres Pohuwato itu untuk mundur jika mereka gagal menegakkan hukum yang selama ini mereka pelajari.
“Tidak ada alasan untuk membiarkan mafia tambang ilegal terus beroperasi. Jika Kapolda dan Kapolres baru hanya akan mengulang ketidakmampuan pendahulu mereka, lebih baik mundur saja,” tegasnya.
Banyak aktivis dan pegiat lingkungan yang terus bersuara tentang bahaya tambang ilegal, namun kata dia, justru dihadapkan pada bentrokan dengan kelompok yang mengatasnamakan kepentingan penambang lokal.
“Apakah semua masyarakat Pohuwato adalah penambang? Jika iya, tidak akan ada yang mengeluh soal krisis air bersih, banjir, dan meningkatnya penyebaran penyakit malaria akibat kubangan tambang yang dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Syahril, juga mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah Popayato itu sudah semakin tak terkendali, sehingga tidak ada alasan untuk menunda tindakan dari aparat kepolisian sebelum bencana yang lebih besar terjadi.
“Kapolda dan Kapolres baru, inilah ujian pertama kalian. Akankah kalian berpihak pada hukum dan keadilan, atau justru menjadi bagian dari sandiwara yang terus menghancurkan Gorontalo?,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
