Kronologi, Gorontalo- Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jayusdi Rifai, walk out saat pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Wartawan Kronologi melihat langsung rapat pembahasan APBD 2025 yang dipimpin Ketua DPRD, Zulfikar Y Usira didampingi Wakil Ketua I DPRD Roman Nasaru dan Wakil Ketua II DPRD Awaludin Pauweni.
Suasana rapat berlangsung tegang, karena pembahasan lanjutan APBD 2025 kembali diskorsing. Skorsing rapat dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum melakukan perbaikan penyempurnaan dokumen APBD sesuai kesepakatan rapat.
Ketegangan terjadi saat Jayusdi berkomentar soal komitmen pemerintah daerah terkait perbaikan dokumen APBD 2025 sesuai kesepakatan antara Tim Banggar dan TAPD, bahwa penyempurnaan dokumen akan segera dilakukan dan rapat akan kembali dilanjutkan pada awal bulan November 2024.
“Sebagai mitra mestinya harus saling menghormati, bahwa dokumen yang telah diperbaiki masuk pada tanggal 1 November, termasuk target penetapan APBD 2025 akan diparipurnakan tanggal 15 November. Yang terjadi saat ini tidak demikian,” kata Jayusdi, Senin 4 November 2024.
Jayusdi bilang, selain menjalankan tugas sebagai wakil rakyat tak dapat dipungkiri bahwa seluruh Anggota DPRD sementara berkonsentrasi pada perhelatan pemilihan kepala daerah, sehingga keterlambatan dokumen dapat berpegaruh pada penetapan APBD 2025.
“Namun fakta yang terjadi adalah tidak sesuai kesepakan dan ekspektasi kami. Padahal kita telah bersepakat bersama,” tegas Jayusdi.
Kesal karena apa yang disepakati tidak terealisasi, Jayusdi kemudian meninggalkan ruangan rapat pembahasan dengan raut wajah penuh emosi.
Hal yang sama disampaikan, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y Usira. Ia mengatakan, bahwa dokumen APBD 2025 memang telah diserahkan pada bulan Oktober. Saat pembasan perdana, catatan DPRD, TAPD akan melakukan penyesuaian dokumen APBD 2025, lalu rapat akan dilanjutkan pada awal November.
“Kami kembali memberikan kesempatan kepada TAPD sampai tanggal 15 November pekan depan. Yang pasti dengan kondisi seperti ini penetapan APBD 2025 akan molor,“ tandas Zulfikar.
Penulis: Even Makanoneng
