Kronologi, Jakarta – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD pada Jumat (13/9/2024). Nama pertama yang diusulkan adalah Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono.
Berikutnya, yang kedua adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi; dan yang ketiga Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, secara aturan sosok yang dapat mengisi kursi Pj Gubernur Provinsi adalah pegawai dengan eselon 1 atau setara jabatan tinggi madya. Di lingkungan Provinsi DKI, dia memandang sosok Joko memenuhi syarat dan cukup mumpuni jika mengemban amanah sebagai Pj Gubernur di Jakarta.
“Pak Joko Agus Setyono beliau Sekda DKI, saat ini ketika bertugas menjabat di Jakarta banyak hal yang kami nilai mampu dalam menangani dan memberikan gagasan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta,” kata Jupiter di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (13/9/2024).
Kedua, lanjut Jupiter, pihaknya menganggap banyak hal yang diakukan Joko selama hampir dua tahun menjadi Sekdaprov DKI Jakarta. Sebagai contoh dia rutin mengikuti rapat kerja di Komisi DPRD DKI Jakarta, di Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta hingga tengah malam.
“Beliau konsisten untuk mengawal anggaran-anggaran yang diputuskan, sebelum diputuskan itu banyak gagasan-gagasan dan ide yang disampaikan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta, sehingga kami menilai Pak Sekda dan juga beliau eselon 1 memiliki kepemimpinan karakter yang kuat,” ungkap Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta itu.
Menurutnya, Joko juga dikenal aktif saat mengemban amanah sebagai Sekdaprov DKI. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat tertinggi di Pemprov DKI Jakarta, tak jarang Joko terjun ke lapangan untuk mengecek program dan pelayanan yang diberikan anak buahnya kepada masyarakat.
“Kami butuh pemimpin yang tanggap misalnya contoh ada hujan deras , beliau turun ke lapangan, beliau memastikan dan mengatur kepada SKPD terkait misalnya SDA dan hal-hal lain termasuk Wali Kota, beliau lakukan koordinasi secara tanggap sehingga dengan target lima jam, atau empat jam itu air bisa surut,” jelas Jupiter.
Dia bilang, langkah ini bisa dilakukan dengan kepiawaian dan juga kerja keras secara konkret. Kata dia, pemimpin di Jakarta tidak hanya selalu duduk di belakang meja memakai teori dalam kebijakannya, tapi harus rutin turun ke masyarakat.
Jupiter mengatakan, nama Joko yang dia usulkan itu merupakan bagian dari fakta yang harus diungkap. Penilaian ini terlepas dari perolehan suara Joko yang hanya mendapat dua suara dalam rapat itu.
“Selanjutnya akan diserahkan kepada Kemendagri, minimal nama Pak Sekda ini walaupun hanya satu nama (dari NasDem) tetapi ada satu penilaian bahwa kami sebagai wakil rakyat, sebagai representasi dari warga Jakarta kami sudah melihat secara nyata beliau selama ini bekerja dengan baik di Jakarta ini, mampu bekerja dengan baik,” tuturnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dua periode ini juga memaparkan alasan mengusulkan nama Teguh Setyabudi dan Tomis Tohir dalam rapat itu. Kata dia, kedua nama itu cukup mumpuni di instansi vertikal karena sebelum di Kemendagri, mereka juga juga bertugas di Polri.
“Saat ini beliau juga kami anggap mampu karena punya rekam jejak yang baik, karena juga memiliki sisi kepemimpinan. Beliau dari kepolisian tentu di dalam rekam jejak, pengalaman bisa membawa kebijakan-kebijakan untuk kepentingan Jakarta yang baik ke depan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Sementara untuk membahas dan menetapkan calon Pj Gubernur DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024). Diketahui jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan berakhir pada 17 Oktober 2024, sebagaimana Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 bahwa masa jabatannya hanya setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi.
Menjelang tahun ketiga ini, DPRD DKI Jakarta mengulang mekanisme pencalonan tersebut dengan menggelar Rapat Pimpinan. Nantinya hasil rapim ini akan disampaikan kepada Presiden RI Jokowi melalui Kemendagri.
Pantauan di lapangan, rapat ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan 11 partai politik yang tergabung dalam sembilan fraksi.
Menariknya parpol di DPRD yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyodorkan nama yang sama. Adapun parpol yang tergabung dalam KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PSI, Partai NasDem, PKB, Demokrat, PAN, Perindo dan PPP.
Delapan partai itu kompak mengusulkan tiga nama, yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setiabudi; Irjen Kemendagri Komjen Tomsi Tohir; Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik.
Sementara PKS tak mengajukan nama Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, tapi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol Rudy Sufahriadi sebagai Pj Gubernur. Kemudian Partai NasDem tak mengajukan nama Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, tetapi Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono.
Sementara sisanya dari PDIP mengusulkan nama lain yakni, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengungkap alasan tetap mempertahankan nama Heru sebagai Pj Gubernur.
“Beliau bisa membawa roda pemerintahan di Jakarta selama dua tahun ini berjalan dengan baik,” kata Rio dalam rapat itu.
Selain itu, PDIP juga mengusulkan nama Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono; dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali.
Editor: Fian
