Kronologi, Jakarta – Pengurus teras DPP PPP mempertanyakan keputusan Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang secara tiba-tiba bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasalnya, hingga hari ini partai Ka’bah belum memutuskan sikap apapun pasca Pilpres 2024.
Ketua DPP PPP Bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan) Idy Muzayyad menuding Mardiono bermanuver sendiri tanpa melalui mekanisme permusyawaratan partai.
“Sikap tersebut merupakan sikap pribadi, bukan reprentasi organisasi, belum menjadi sikap resmi partao,” kata Idy dalam keterangan persnya, Sabtu (17/8/2024).
Idy pun menyayangkan langkah Mardiono dan kroni-kroninya yang secara sepihak mengatasnamakan sikap partai untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Menurut Idy, seharusnya keputusan tersebut dimusyawarhkan dan diputuskan melalui forum Rapimnas atau Mukernas DPP PPP.
Ia mengaku, dirinya bukan mempersoalan PPP gabung ke KIM, tetapi lebih mempermasalahkan pada aspek menghargai mekanisme atau aturan main organisasi.
Sebab, lanjutnya, selama ini hal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Termasuk sikap politik kepartaian terkait gabung ke KIM.
“Jadi, saya menyayangkan soal proses dan mekanisme yang tidak ditempuh oleh Pak Mardiono. Kalau soal gabung ke KIM itu bagus saja, asal sesuai prosedur kepartaian PPP sesuai AD/ART,” katanya.
Idy mengingatkan keputusan merapat ke Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 lalu diputuskan melalui forum Rapimnas di Yogyakarta bulan April 2023.
“Maka kalau mau manasakh atau mengubah, ya harus melalui forum yang setara,” ungkapnya.
Karena itu, Idy meminta presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto agar tidak gampang percaya terhadap pernyataan pribadi Plt Mardiono tersebut.
Editor: Fian
