Kronologi, Gorontalo – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome menyampaikan, pemerintah daerah mendukung penuh digitalisasi retribusi pasar melalui inovasi perubahan TAKAR ISI.
TAKAR merupakan akronim dari Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Retribusi Terintegrasi. Proyek inovasi perubahan ini digagas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Victor Asiku sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2024.
“Saya mendukung inovasi perubahan TAKAR ISI, termasuk mengajak para pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi retribusi pasar menggunakan QRIS,” kata Haris usai menyerahkan dukungan kepada Kepala Disperindag Victor Asiku, Rabu 14 Agustus 2024.
Mantan Kepala Dinas Kominfo ini mengatakan, inovasi perubahan digitalisasi retribusi pasar dapat dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Selain itu, retribusi digital juga dapat menciptakan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien.
“Saya kira dengan inovasi TAKAR ISI ini bisa membuat kualitas pengelolaan retribusi pasar dapat lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Saya setuju program ini diterapkan di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Haris.
Menurut dia, pasar rakyat merupakan bagian vital dari proses perdagangan dan merupakan bagian dari aktivitas keseharian masyarakat, maka untuk menyesuaikan pola kehidupan era revolusi industri 4.0 dan pola adaptasi kondisi baru, pemerintah daerah perlu melakukan modernisasi dan digitalisasi retribusi pasar.
“Saya berharap sebelum tahun 2024 berakhir target digitalisasi retribusi pasar bisa tercapai, sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan baik untuk masyarakat, pengelola pasar, dan pemerintah,” ujar Haris.
Haris berharap, digitalisasi retribusi pasar dapat mempercepat program digitalisasi di Kabupaten Gorontalo, termasuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti peningkatan pendapatan daerah (PAD), mempermudah perencanaan anggaran dan alokasi anggaran.
“Saya sangat yakin, harapan saya sama seperti harapan masyarakat agar bagaimana pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik. Bukan hanya pelayanan administrasi umum, tapi juga soal retribusi pasar yang transparan dan efisien,” tutup Haris.
Penulis: Even Makanoneng
