Kronologi, Gorontalo – Fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat keuangan pemerintah daerah kurang optimal hingga menyebabkan pengelolaan yang tidak tertib.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD dari Anggota Fraksi Nasdem, Jery Kiswanto, saat menyampaikan pandangan fraksi di Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.
“Tidak salah jika kami menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akhir-akhir ini terganggu,” ujar Jery, Selasa (2/7/2024).
Jery menyebut, penyebab pengelolaan terlihat buruk lantaran tidak selaras dengan gejolak ekonomi yang sulit, seperti yang dirasakan aparatur negeri sipil atau ASN, termasuk masyarakat.
“Bahkan lebih parah lagi ada aparatur pemerintah daerah harus berurusan dengan hukum karena manajemen pengelolaan, pendampingan, dan evaluasi yang kurang optimal,” kata Jerry.
Berdasarkan fenomena tersebut, Fraksi Nasdem memberikan sejumlah catatan dan saran perihal pengelolaan keuangan.
Pertama, pemerintah daerah wajib menjamin aktivitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahun berjalan dengan baik.
Kedua, mendorong pemerintah daerah agar konsisten dalam menetapkan langkah-langkah konkrit untuk pengelolaan keuangan, seperti pencatatan aset yang dimiliki hingga seluruh aset dari pemerintah dapat lebih teratur secara tertib.
Ketiga, meminta Badan Keuangan dapat lebih memahami keseluruhan pemasukan dan pengeluaran bulanan, seperti melakukan identifikasi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran rutin bulanan, termasuk budgeting dengan menyelaraskan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam perangkat keuangan negara.
Pengelolaan keuangan yang lebih tertib, ekonomis, efisien, transparan, efektif, serta akuntabel, yang berdasarkan peraturan yang berlaku, harus diawali dengan skala prioritas yang tidak berdasarkan keinginan dan meminimalisir resiko dalam pengelolaan
Selanjutnya, Fraksi Fraksi Nasdem meminta pemerintah dapat mengambil langkah-langkah penghematan keuangan daerah dengan membuka ruang diskusi dan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak.
“Sehingga target utama pemerintah daerah bisa tercapai sesuai harapan bukan cuma sebatas tulisan berbentuk dokumen yang ujung-ujungnya menjadi rongsokan kertas sampah yang tak ternilai,” tutup Jerry.
Penulis : Dani Baderan.
