Kronologi, Gorontalo – Ketua Fraksi Partai Golkar Iskandar Mangopa menyampaikan seluruh anggota fraksi setuju pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilanjutkan ke tahapan selanjutnya antara Badan Anggaran DPRD, TAPD dan OPD.
Pertanyaan itu disampaikan Iskandar dalam pandangan Fraksi Golkar secara tertulis. Iskandar mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah.
“Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan egara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yakni akuntabilitas,” kata Iskandar, Selasa 25 Juni 2024.
“Asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat,” sambung Iskandar.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan, turut memberikan apresiasi atas pertanggungjawaban pelaksanan APBD 2023 sebagai wujud konsistensi dari kepala daerah untuk memberikan kepastian tata kelola keuangan daerah kepada DPRD sebagai representasi rakyat.
“Dari laporan tersebut diperoleh gambaran bahwa pada tahun angaran 2023 pendapatan ditargetkan sebesar Rp1,4 triliun dapat direalisasikan Rp1,3 triliun atau sebesar 91,78 persen. Berdasarkan perfomance budget tersebut, Fraksi Golkar memberikan 2 catatan kepada pemerintah,” ujar Iskandar.
Catatan pertama Fraksi Golkar, terkait realisasi pendapatan asli daerah. Menurut Iskandar, jika melihat dari aspek perencanaan, pasca covid-19 dari tahun ke tahun terdapat tren atau grafik peningkatan pendapatan yang cukup konsisten, sehingga memberikan gambaran terhadap kinerja pengelolaan pendapatan yang cukup baik.
Di sisi lain presentase pendapatan memberikan indikasi bahwa masih ada sejumlah potensi pendapatan yang belum direncanakan secara cermat untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang lebih optimal dan komprehensif.
“Kami menyarankan, dalam penyusunan APBD tahun anggaran selanjutnya pemerintah dapat lebih memperhatikan dengan cermat perhitungan kemampuan potensi pendapatan,” ucap Iskandar.
Selanjutnya, Fraksi Golkar memberi catatan pada orientasi belanja pemerintah daerah agar harus lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap orientasi belanja lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Atas nama Fraksi Golkar, menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 untuk dibahas sesuai mekanisme dewan,” pungkas Iskandar.
Penulis: Even Makanoneng