SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan dimulainya pembangunan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 Polres jajaran Polda Jateng. Acara groundbreaking ini digelar di Kompleks Polresta Surakarta pada Rabu (25/6/2025), sebagai bagian dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembangunan dapur SPPG ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan di berbagai wilayah Jawa Tengah. Kapolri menyampaikan bahwa untuk tahap awal, 24 Polres akan membangun dapur SPPG, yang diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan dan memberi manfaat kepada lebih dari 90.000 penerima manfaat.
“Jika tahap ini berjalan baik, kami akan gandakan jumlahnya. Setiap Polres bisa memiliki 2 hingga 3 dapur SPPG, tergantung kesiapan infrastruktur dan lahan yang tersedia,” kata Kapolri.
Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk Satgas MBG. Satgas ini akan bersinergi dengan tim dari Polri untuk menjangkau penerima manfaat di seluruh jenjang pendidikan, dari TK hingga SMA, termasuk pondok pesantren dan SLB.
“Ini bagian dari upaya membangun generasi emas 2045 dengan kualitas gizi yang baik. Ketersediaan gizi yang memadai adalah investasi besar untuk sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” ujar Kapolri.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa hingga 24 Juni 2025, Jawa Tengah telah memiliki sekitar 237 titik SPPG, termasuk SPPG milik TNI, pondok pesantren, dan mitra mandiri. Namun kebutuhan total masih cukup besar, yaitu sekitar 3.000 titik dapur MBG di seluruh provinsi.
“Penerima manfaat saat ini telah mencapai sekitar 9 juta orang, terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak stunting,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga terus berupaya memperluas cakupan SPPG. Sebanyak 134 lokasi di atas lahan milik pemkab, pemkot, dan pemprov telah diusulkan untuk pembangunan baru. Survei di 30 titik lokasi di 12 kabupaten menunjukkan sebagian besar memenuhi syarat.
Dua lokasi di daerah 3T juga diusulkan: Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara) dan Kampung Laut (Kabupaten Cilacap), guna menjangkau wilayah terluar dan terpencil.
Tak hanya infrastruktur, Pemprov juga telah mendata potensi penyedia bahan pangan lokal, mencakup 183 koperasi, 106 UKM, dan 221 Bumdes yang siap menjadi mitra penyedia bahan baku bagi SPPG. Nantinya, semua calon pemasok ini akan diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).**
