Semarang – Pemerintah Kota Semarang terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2025, lebih dari 84 persen warga Kota Semarang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, menyampaikan bahwa sebagian besar dari 16 persen warga yang belum tercover merupakan peserta BPJS mandiri atau pemegang asuransi kesehatan pribadi.
“Mereka rata-rata sudah memiliki perlindungan sendiri. Namun, kami tetap evaluasi agar semua warga yang belum terdaftar bisa segera mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Terkait keluhan warga soal keterlambatan layanan rawat inap, Hakam mengakui bahwa hal ini disebabkan oleh klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan.
Untuk mengantisipasi, puskesmas di Kota Semarang kini menyediakan 144 jenis diagnosis penyakit, yang dapat digunakan masyarakat untuk akses layanan awal.
“Memang keterlambatan klaim berdampak pada pelayanan. Namun kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar masalah ini segera terselesaikan,” jelasnya.
Pemerintah Kota Semarang menunjukkan keseriusannya dengan menambah anggaran jaminan kesehatan sebesar Rp 15 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Sebelumnya, anggaran murni berada di kisaran Rp 76-77 miliar.
“Tambahan ini ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan gratis hingga mencakup sekitar 30 ribu warga baru. Setiap tahun anggaran kita tingkatkan untuk memperluas cakupan,” tambah Hakam.
Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, Pemkot juga membangun puskesmas baru di wilayah Kaligawe. Saat ini, Kota Semarang memiliki 39 puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan.
Selain itu, pada anggaran perubahan tahun ini, pemerintah juga akan mengalokasikan dana untuk menambah alat kesehatan dan sarana penunjang di RSUD Tipe D Mijen.
“Bu Wali Kota sangat berkomitmen untuk membenahi fasilitas kesehatan agar semakin optimal dan bisa dimanfaatkan seluruh warga,” pungkas Hakam.**
