ARAH PANTURA, Bekasi – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas jangkauan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Salah satu kegiatan terbaru berlangsung di Mahoney Café, Cikarang, Sabtu (24/5/2025), dengan mengangkat tema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia”.
Acara ini dihadiri lebih dari 300 peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Tenaga Ahli Kepala BGN Fatimah Zahra, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Rita Permatasari.
Dalam pemaparannya, Cellica menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi keberhasilan program MBG. Ia menyatakan bahwa program ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Program MBG membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, hingga komunitas lokal agar pelaksanaannya benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” ujar Cellica.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengolahan serta distribusi makanan tidak hanya memperkuat implementasi program, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja lokal.
“Kami menargetkan 4,7 juta penerima manfaat dari program ini, khususnya anak-anak serta ibu hamil dan menyusui. Dapur umum yang kami bentuk dapat menyerap tenaga kerja lokal dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Tenaga Ahli BGN, Fatimah Zahra, menambahkan bahwa kualitas makanan yang diberikan menjadi aspek krusial demi terwujudnya sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Program MBG juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Selain menjawab isu gizi, program ini ditargetkan membuka sekitar 230 ribu lapangan kerja baru lewat dapur umum di berbagai wilayah.
Pemerintah menegaskan bahwa peran negara lebih sebagai fasilitator. Dengan melibatkan pihak ketiga seperti yayasan dan komunitas lokal, penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan fokus ke sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
