Kronologi, Jakarta – Usai acara town hall meeting Danantara di JCC, Jakarta, Senin (28/4/2025) lalu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta manajemen perusahaan BUMN meninggalkan praktik zaman dulu yang kurang efisien.
Kepala Negara juga mengajak seluruh direksi BUMN dan pengurus Danantara untuk memberikan kinerja yang terbaik.
“Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak benar harus ditinggalkan,” kata Prabowo, usai acara town hall meeting Danantara di JCC, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) lalu.
Dimintai tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo tersebut, sejumlah direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk saat dikonfirmasi wartawan belum memberikan responnya. Hanya sedikit yang merepons. Tanggapan ini penting karena Telkom dikabarkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2025 mendatang.
Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah misalnya, saat dimintai tanggapannya via chat WhatsApp, Jumat (9/5/2025) terkait pernyataan presiden Prabowo Subianto hingga berita ini diturunkan belum juga merespons.
Pun dengan nama-nama direksi lainnya, seperti Heri Supriadi (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom), FM Venusiana R (Direktur Enterprise & Business Service Telkom), Herlan Wijanarko (Direktur Network & IT Solution Telkom), Budi Setyawan Wijaya (Direktur Strategic Portofolio), Afriwandi (Direktur Human Capital Management).
Namun, hanya dua direksi yang merespons yaitu, Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid dan Direktur Wholesale & International Service PT Telkom, Bogi Witjaksono.
Fajrin merespons singkat. “Saya cek-cek ya. soalnya saya sendiri nggak ke sana pada saat itu. Karena dibatasi kehadirannya,” kata Fajrin.
Sedangkan Bogi meminta menghubungi Senior Vice President Corporate Secretary PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Jati Widagdo. Sebab, untuk semua statemen ke media hanya melalui SVP Corporate Secretary PT Telkom.
“Untuk semua statement ke media, kami harus dalam koordinasi corp yecretary.
Bisa hubungi Bapak Jati,” kata Bogi.
Redaksi Kronologi.id pun menghubungi SVP Corporate Secretary PT Telkom, Jati Widagdo, meminta tanggapan yang sama akan pernyataan Presiden Prabowo mengenai ultimatumnya kepada para direksi-direksi BUMN tersebut, dalam hal khususnya PT Telkom. Namun, hingga saat ini belum direspons.
Selain para direksi, jajaran Komisaris juga sama dimintai tanggapannya akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik-praktik zaman kolonial yang mesti ditinggalkan di BUMN.
Wartawan Kronologi.id menghubungi para komisaris Telkom yang dilayangkan melalui chat WhatsApp. Yaitu, Komisaris Independen PT Telkom, Bono Daru Adji, Wawan Iriawan.
Begitu pun dengan Rizal Malaranggeng (Komisaris Telkom), Silmy Karim (Komsaris Telkom), juga belum memberikan respons.
Terkait itu, Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, sangat menyayangkan sikap para Direksi dan Komisaris Telkom yang enggan merespons pernyataan Presiden Prabowo soal evaluasi BUMN.
“Mungkin atau patut diduga para direksi itu tidak mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi. Mereka bungkam karena patut diduga posisi-posisi dan kenyamanan mereka merasa terancam,” sindir Fernando.
Seharusnya, lanjut Fernando, para direksi tersebut antusias menyambut pernyataan Presiden Prabowo.
“Itu kan pernyataan yang cukup bagus saya kira karena mengandung pesan perbaikan bagi seluruh BUMN termasuk Telkom yang mau RUPST akhir Mei ini. Apakah mereka alergi mendengar pernyataan Presiden Prabowo? Ini tidak bisa dibiarkan sikap semacam itu, presiden harus perintahkan kepala Danantara dan menteri BUMN segera evaluasi para direksi model begitu. Mereka layak dipertanyakan loyalitasnya kepada Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Fernando juga menegaskan, para direksi BUMN termasuk Telkom seharusnya menjadikan media massa sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat.
“Bukan malah menjauhinya (tidak merespons). Bukankah Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar para direksi BUMN mengedepankan prinsip transparansi. Bagaimana mau sejalan dengan visi Presiden kalau soal urusan transparansi saja pada menjauh,” tandas Fernando.
Penulis: Nando
Editor : Dani
