Kronologi, Jakarta – Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berharap, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, pada 27 Mei 2025 mendatang, menjadi momentum untuk bersih-bersih para direksi dari unsur-unsur titipan yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan ke depan.
Hal ini sebagai bentuk awal dari kepatuhan atas teguran Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi menyeluruh direksi-direksi BUMN.
“Ini bentuk kepatuhan atas peringatan Bapak Presiden Prabowo, supaya BUMN bebas dari kepentingan politik maupun pribadi tertentu. Nah, bisa dimulai dari PT Telkom yang mau RUPST,” kata Trubus dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap suksesi kepemimpinan perusahaan BUMN, kerap diwarnai manuver-manuver berbau kepentingan transaksional dengan segala macam variannya.
“Pola-pola semacam ini semestinya ditinggalkan, karena BUMN, termasuk Telkom bukanlah ATM bagi para pemburu rente. Telkom di design sebagai BUMN yang bisa membanggakan rakyat. Mari kita jaga dari unsur-unsur kepentingan pragmatis,” ucapnya.
Sebab itu, lanjut Trubus, penting untuk memastikan para direksi Telkom bebas dari kepentingan politik, ataupun titipan dari unsur politik.
“Telkom harus fokus pada bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan, memikirkan inovasi untuk terus tumbuh, bukan hanya memenuhi kepentingan politik tertentu atau pribadi,” ucap.
Dia menekankan, jangan sampai Telkom menjadi “sapi perah” kelompok tertentu dengan mereka menitipkan orang-orangnya di struktur direksi. Sudah semestinya Telkom dirancang sebagai kawah candradimuka bagi anak bangsa dalam menyongsong kemajuan teknologi dan digital masa depan.
“Tentu kita berharap Telkom dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai spirit memajukan dunia teknologi tanah air, demi kemaslahatan masyarakat, bukan kemaslahatan segelintir kepentingan,” ungkapnya.
Dia menilai, jika Telkom bersih dari unsur-unsur titipan, maka gerak kinerja perseroan akan cepat untuk mencapai tujuan bisnis yang optimal di era digital saat ini.
“Dengan demikian, Telkom dapat menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan menguntungkan,” tuturnya.
Lebih lanjut dia, dia berharap RUPST Telkom Indonesia nanti dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi keberhasilan perusahaan pelat merah tersebut di masa depan.
“RUPST harus menjadi forum yang terbuka dan jujur untuk membahas kinerja perusahaan dan menentukan arah bisnis ke depan,” katanya.
Di sisi lain, dia juga mendukung peringatan keras Presiden Prabowo Subianto agar direksi BUMN untuk dievaluasi. Menurut dia, RUPST inilah momentum untuk mengevaluasi dan memastikan tidak ada “orang-orang titipan” dalam perusahaan pelat merah yang berpotensi tidak seirama dengan visi Presiden Prabowo. Salah satu caranya ialah harus dipastikan adanya penyegaran pada direksi Telkom melalui RUPST. Perseroan juga harus membenahi diri, jangan sampai hanya mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).
“Apa yang disampaikan Bapak Presiden itu harus diikuti. Bagaimana direksi mau meninggalkan kebiasaan lama, sementara orang-orangnya masih yang lama, itu-itu aja. Kita tidak tahu mereka titipan siapa. Takutnya, nanti yang ada, di depan mengikuti arahan Presiden, dibelakang mengikuti arahan pihak lain yang sudah menitipnya, sebagai timbal balik jasa. Nah, ini jangan sampai terjadi di Telkom. Intinya Telkom harus bisa bersaing,” tukasnya.
Editor: Dani
