Arah Pantura, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pers tidak bisa semata-mata diukur dari besarnya alokasi anggaran kerja sama dengan media massa.
Pernyataan ini disampaikan KDM—sapaan akrabnya—menanggapi penurunan signifikan anggaran media di lingkungan Pemprov Jabar, dari sekitar Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus dilihat dari besarnya biaya kontrak kerja sama dengan media? Kan tidak,” kata Dedi di Bandung, Jumat (2/5/2025).
Ia menegaskan bahwa bentuk keberpihakan sejati justru terlihat dari keterbukaan kepala daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media.
“Gubernur yang memberikan pernyataan secara terbuka untuk konsumsi media dan mencerdaskan rakyat, itulah bentuk keberpihakan yang sesungguhnya,” lanjutnya.
Dedi menilai, penurunan anggaran tidak serta-merta membuat media kehilangan sumber informasi. Ia bahkan mengklaim bahwa di tengah keterbatasan anggaran, konten-konten pemberitaan tetap diminati masyarakat.
“Apakah media kehilangan sumber berita? Nyatanya, sekarang banyak berita yang justru makin dibaca orang,” pungkasnya.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
