ARAH PANTURA, Bogor – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pada Rabu (30/4/2025).
Program nasional yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini menyasar ibu hamil, menyusui, balita, serta peserta didik, dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting secara nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menggarisbawahi pentingnya perubahan pola hidup masyarakat dan dukungan infrastruktur yang memadai agar program ini dapat berjalan optimal, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sukajaya.
“Peran orang tua, kader posyandu, PKK, dan ibu rumah tangga sangat penting. Mereka adalah ujung tombak dalam memastikan program ini diterima dan dijalankan dengan baik di lapangan,” ujar Ravindra.
Ravindra juga menekankan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Ia mendorong adanya pelaporan yang transparan dan pengawasan yang ketat agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia menyoroti masalah akses dan distribusi, mengingat wilayah Sukajaya yang rawan longsor dan banjir. “Distribusi makanan bergizi harus dijamin tidak terhambat oleh infrastruktur yang rusak. Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi mempercepat pembangunan akses jalan dan fasilitas penunjang,” tambahnya.
Dari sisi teknis, Asisten Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Muh Zaitun Ardhi, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan melalui pendirian dapur-dapur komunitas.
Proses memasak hingga distribusi telah dirancang dengan sistem yang efisien dan akuntabel. Masyarakat yang ingin terlibat sebagai mitra bisa mendaftar langsung melalui situs mitra.bgn.go.id, tanpa dikenakan pungutan apa pun.
“Program MBG ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi juga bagian dari strategi membentuk generasi emas 2045—generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” jelas Zaitun.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan program ini.
Ia mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan dan penganggaran, agar manfaat MBG benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
