Arah Pantura – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menghadiri dan meresmikan panen raya padi nasional yang digelar di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).
Acara panen raya ini dilaksanakan serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat ditunjuk sebagai pusat kegiatan karena statusnya sebagai salah satu lumbung padi nasional terpenting.
Dalam momentum panen ini, Presiden Prabowo ikut turun langsung ke sawah dan mengoperasikan combine-harvester, alat pertanian modern untuk memanen padi.
Ia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang turut mencoba alat tersebut.
Panen raya ini tidak hanya menjadi simbol suksesnya musim tanam, tetapi juga menunjukkan meningkatnya produktivitas pertanian dalam negeri sekaligus menjadi langkah konkret menuju kedaulatan pangan nasional.
Menurut laporan Menteri Pertanian Andi Amran, saat ini stok beras nasional berada di angka yang menggembirakan.
Gudang Bulog mencatat stok sebanyak 2,4 juta ton, dan diperkirakan akan bertambah menjadi 3 juta ton pasca panen raya, jumlah tertinggi dalam dua dekade terakhir. Bahkan, saking melimpahnya hasil panen, kapasitas penyimpanan kini mulai tidak mencukupi.
Setelah prosesi panen, Presiden Prabowo menyapa para kepala daerah dan petani dari berbagai daerah melalui konferensi video. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi turut menyampaikan sejumlah aspirasi dari para petani Jawa Barat.
Ia menyebut pasokan pupuk saat ini sudah tidak menjadi masalah, namun harga obat-obatan untuk pengendalian hama menjadi beban berat bagi petani.
“Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi itu di obat-obatan karena sebelum mulai menanam, mereka harus dua kali sehari menyemprot untuk mengusir hama keong,” ungkap Dedi.
Gubernur Dedi juga menyoroti masalah perlindungan kesehatan bagi petani. Ia meminta perhatian pemerintah pusat untuk memperluas jaminan kesehatan petani yang masih banyak belum tercover oleh BPJS.
“Kami harap asuransi kesehatan petani bisa ditingkatkan. Masih banyak petani yang tidak memiliki BPJS atau mandiri tapi tidak aktif,” jelasnya.
Sebagai daerah yang menjadi tulang punggung produksi beras nasional, Dedi juga mendorong agar Kementerian Pertanian memberikan tambahan peralatan untuk mendukung peningkatan produksi.
“Kalau memang Jabar jadi lumbung padi nasional, maka kebutuhan alat harus ditambah agar hasilnya bisa terus meningkat,” pungkasnya.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
