Arah Pantura – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara langsung menyerahkan kompensasi biaya operasional kepada pemilik angkutan tidak bermotor selama arus mudik dan balik Idulfitri 1446 H/2025. Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar pergerakan pemudik di wilayah Jawa Barat.
Kompensasi ditujukan bagi pengemudi becak, delman, angkutan kota, dan ojek yang beroperasi di jalur utama mudik, termasuk di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Cirebon, dan Subang.
“Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan stimulus upah kerja kepada para pengemudi becak, sopir angkot, delman, dan ojek di daerah rawan kemacetan. Dengan bantuan ini, mereka dapat tetap bekerja dari rumah selama Lebaran,” ujar Kang Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara simbolis kepada pengemudi delman di Polres Garut, Kamis (20/3/2025).
Setiap penerima kompensasi mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 juta, yang disalurkan dalam dua tahap: Rp 1,5 juta sebelum Lebaran dan Rp 1,5 juta setelah Lebaran.
Skema ini diterapkan untuk memastikan bahwa para penerima benar-benar mengikuti kebijakan agar tidak terus beroperasi di jalan selama periode mudik.
“Kami membaginya dalam dua tahap agar mereka tidak tergoda untuk tetap mangkal di jalan,” tambah Dedi.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program kompensasi ini tidak membebani anggaran daerah, karena dana yang digunakan bersumber dari realokasi anggaran perjalanan dinas pegawai Pemdaprov Jabar.
“Dana ini berasal dari pemotongan belanja perjalanan dinas pegawai Pemdaprov Jabar. Biasanya, dana tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, namun kali ini dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti Mang Oding dan rekan-rekannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa kebijakan ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan harus menanggung kerugian akibat kemacetan yang parah. Dengan alokasi anggaran kompensasi sebesar Rp 6 miliar, diharapkan arus mudik dapat berlangsung lebih lancar daripada jika kemacetan mencapai tujuh jam.
“Bandingkan, Rp 6 miliar untuk mengurangi kemacetan jauh lebih efisien dibandingkan tidak menganggarkan dan menghadapi kemacetan selama tujuh jam yang pastinya akan lebih merugikan,” pungkasnya.**
Artikel ini juga tayang di ArahPantura.id
