Kronologi, Pohuwato – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, meminta kepada Presiden RI, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot jabatan kepala Balai Wilayah Sulawesi (BWS) Gorontalo.
Hal itu disampaikannya lewat video yang berdurasi sekitar 3 menit saat meninjau lokasi banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai Randangan di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato pada Minggu, (9/3/2025).
Pada video yang beredar itu, Limonu, mengatakan bahwa tanggul yang berada di Desa Suka Makmur itu sesungguhnya memang sudah terancam jebol, dan sudah disampaikan secara berulang kepada pihak BWS. Sayangnya kata dia, keluhan tersebut tidak mendapatkan perhatian serius terkait upaya rehabilitasi.
“Dengan jebolnya tanggul ini, sangat merugikan masyarakat, terutama para petani. Bahkan, rumah-rumah penduduk yang ada di desa Dulomo banjirnya sudah masuk ke dalam rumah,” katanya.
Persoalan itu juga lanjutnya, tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk segera mencari solusi terkait penanganan banjir yang terjadi di wilayah tersebut.
Kata Limonu, jika pihak BWS serius merehabilitasi tanggul yang panjangnya sekitar 10 sampai 15 meter tersebut kala itu, tentu tidak akan berdampak pada pembiayaan yang lebih besar lagi. Sebab saat ini, panjang tanggul yang jebol tersebut kurang lebih lebih 100 meter.
“Padahal sebelumnya, anggarannya mungkin tidak terlalu besar untuk merehabilitasi tanggul yang ada. Bahkan, belum lama ini pihak balai sungai telah menjanjikan ke kami DPRD provinsi untuk segera merehabilitasi tanggul yang ada di desa suka makmur, namun sampai dengan hari ini tidak ada,” jelasnya.
Sehingga itu lanjutnya, pihaknya memohon kepada Presiden RI melalui Kementerian PUPR untuk segera mencopot kepala balai sungai Gorontalo karena dianggap lamban dan tidak serius terhadap tuntutan dan harapan masyarakat, dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Patilanggio.
“Saya kira ini penting sekali. Ini bukan karena ada tendensi apa-apa, hanya saja kami sudah capek. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, bahkan kami DPRD sudah banyak kali menyampaikan hal ini ke pihak balai sungai, namun mereka tidak seriusi persoalan ini. Akhirnya, ini lahan pertanian sudah menjadi lautan, yang kemudian tanaman petani gagal panen,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
