Kronologi, Gorontalo – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Abdul Hafidz Daud mewakili penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, menghadiri Musyawarah Rencana Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dumbo Raya, Rabu (19-2-2025).
Pada Musrenbang tersebut, Abdul Hafidz mengatakan, dalam mengembangkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Gorontalo masih mengandalkan sektor jasa.
“Kami tetap mengandalkan sektor jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah,” ujar Abdul Hafidz didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), Irwansyah Taha.
Kata Hafidz, diandalkannya sektor jasa sebagai penggerak perekonomian, karena diketahui bersama Kota Gorontalo memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), berbeda dengan daerah lain di Gorontalo yang memiliki potensi pertambangan atau pertanian.
“Kota Gorontalo tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain, sehingga kita harus mengandalkan sektor jasa. Konsep pembangunan kita ke depan adalah menjadikan Kota Gorontalo sebagai kota jasa,” ujar Hafidz.
Dia menambahkan, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo, konsep Kota Jasa ditekankan sebagai strategi utama pembangunan.
Konsep ini fokus pada pengembangan berbagai fasilitas pendukung, seperti sektor perhotelan dan pusat kuliner yang semakin menjamur di Kota Gorontalo, pusat perdagangan dan jasa yang berperan sebagai penunjang perekonomian, digitalisasi layanan jasa, yang akan menjadi bagian dari transformasi ekonomi kota.
Lebih lanjut, meskipun Kota Gorontalo bukan destinasi wisata utama, diharapkan sebagai pusat ekonomi regional dapat dimaksimalkan dengan mendukung sektor-sektor yang berhubungan dengan jasa dan perdagangan.
“Wisatawan dari daerah sekitar seperti Bone Bolango atau Boalemo mungkin tidak menginap di tempat wisata lokal, tetapi mereka akan menghabiskan uangnya di hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh di Kota Gorontalo. Ini peluang besar yang harus kita optimalkan,” jelasnya.
Dalam arahannya, Hafidz juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis jasa.
“Kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif untuk sektor jasa. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan pelatihan bagi pelaku usaha, memberikan dukungan bagi UKM, serta mempercepat transformasi digital dalam ekonomi masyarakat,” tandas Abdul Hafidz.
Selain itu, dibutuhkan pula strategi yang matang. Sebab, katanya, tantangan utama yang harus dihadapi adalah keterbatasan anggaran.
“Sejumlah strategi program memang membutuhkan pendanaan yang besar, namun dengan perencanaan yang matang, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam Musrenbang ini, dipaparkan juga tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga mendorong transformasi digital dalam sektor ekonomi dan pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih yang menargetkan pembangunan berbasis ekonomi jasa yang mandiri, religius, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari strategi ini, Hafidz menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus pada infrastruktur yang mendukung sektor jasa, seperti perbaikan akses jalan menuju pusat ekonomi, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan kapasitas UKM dalam menghadapi era ekonomi digital.
Penulis: Audy Anastasya
