Kronologi, Gorontalo – Penanganan banjir di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, menjadi sorotan Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Zulkifly Nangili dalam rapat Paripurna Tingkat I Ranperda APBD 2025. Ia mengkritik keras kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” kata Zul sapaan akrab Zulkifly dalam keterangan tertulis saat membacakan pandangan umum Fraksi.
Zul menuturkan, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus melalui proses yang memiliki asas filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan yang tertuang dalam program kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Aturan tentang pengelolaan keuangan daerah tentu bukan hanya sebatas memberikan pengaturan terkait bagaimana pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, kata Zul. Namun, bagaimana upaya pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan perencanaan pembangunan serta target-target yang telah direncanakan.
“Ini penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gorontalo, mengingat masih banyak ditemukan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan keuangan. Tentu hal itu menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif, bahkan tidak memberikan dampak positif terhadap permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo,” terang Zul.
“(Saya beri) contoh konkrit, pemerintah daerah tidak mampu memitigasi banjir atas luapan air sungai yang ada di Kelurahan Tenilo. Bertahun-tahun pembahasan anggaran masalah tersebut tidak mendapatkan tuntas. Ini harus disadari pemerintah, bahwa aktivitas dan pertumbuhan ekonomi terganggu,” sambung politisi muda ini.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mengingatkan kepada setiap pejabat pengelola anggaran dapat melaksanakan kewenangan secara profesional, cermat, tepat, cepat dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi, termasuk memperhatikan output disetiap anggaran yang digunakan.
“Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra juga Presiden Republik Indonesia terpilih, bahwa penyelenggara negara harus melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Permasalahan pengelolaan anggaran yang hingga saat ini masih sering terjadi, yakni terkait pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sering menumpuk pada waktu-waktu tertentu atau triwulan tertentu,” tandas Zul.
Penulis: Even Makanoneng
