Kronologi, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengakui partainya telah berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024. Anies disebut akan dipasang PDIP untuk menghadapi Ridwan Kamil (RK) yang diusung rame-rame oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Hasto mengatakan, bahkan partainya secara khusus telah mengutus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah atau biasa disapa Baskara untuk berkomunikasi langsung dengan Anies.
“Sudah (komunikasi). Bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Hasto mengatakan, bahwa partainya hanya menekankan pada komitmen ideologi, keberpihakan pada rakyat, dan platform partai. Termasuk di dalamnya visi misi, terutama tentang tata ruang dan lingkungan.
Selama itu dipegang, menurut Hasto, PDIP terbuka untuk mengusung Anies untuk bertarung dengan Cagub dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Namun, Hasto tak bicara tegas soal syarat apakah Anies harus terlebih dahulu menjadi kader untuk diusung partainya.
Menurut Hasto, identifikasi tak selamanya lewat kartu tanda anggota (KTA). Lebih penting dari itu, anggota PDIP juga bisa dilihat dari komitmennya pada kebangsaan.
“Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi soal kans partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberi arahan kepada para calon kepala daerah PDIP, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Megawati tak bicara tegas untuk menolak atau menerima. Namun, ia memberikan syarat Anies mau tunduk pada aturan partai.
“Ngapain aku dusuruh dukung Pak Anies, dia bener nih, kalau mau ama PDIP, kalau mau PDIP jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya?” kata Megawati.
Anies disebut-sebut menjadi calon kuat sebagai sosok yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Terutama setelah DPR membatalkan untuk mengesahkan RUU Pilkada.
Editor: Alfian Ra
