Kronologi, Jakarta – Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berbicara mengenai pemerataan pendidikan di era Gubernur Anies Baswedan.
Koordinator Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru, Ossy memuji Anies sebagai Gubernur yang sangat memperhatikan pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Ia menyebut upaya mantan Menteri Pendidikan itu mewujudkan pemerataan pendidikan di Jakarta. Khususnya saat Jakata dilanda Covid-19 pada tahun 2019.
“Waktu Pandemi, saat itu selain bantuan bansos ke masyarakat, banyak warga yang kesulitan ekonomi, Pak Anies juga memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada warga yang terdampak,” kata Ossy, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Hal ini, kata Ossy, berbeda setelah Anies tidak lagi jadi Gubernur Jakarta pada 2022. Menurutnya, banyak anak sekolah berusia 6-12 tahun terpaksa berhenti sekolah.
Ossy bahkan mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri karena kerap turun ke masyarakat akar rumput. Kasus-kasus anak tidak bisa sekolah karena masalag biaya, salah satunya, dia temui di daerah Petogogan.
“Masih banyak warga yang sampai saat ini kondisi ekonominya pra sejahtera, dan ekonomi keluarganya terguncang pasca covid. Karena orang tuanya sulit mendapat pekerjaan akibat menjadi korban PHK perusahaan,” ungkapnya.
“Tapi respons Pemprov Jakarta hari ini sangat lambat dan penuh diskriminasi. Jauh dengan saat Pak Anies menjadi Gubernur Jakarta dulu,” katanya.
Padahal, ia mengatakan, pendidikan menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang sudah digagas Anies Baswedan. Dengan memberi bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa-siswa tak mampu, peluang keluarga siswa tersebut keluar dari garis kemiskinan lebih besar.
“Pak Anies selalu mendorong agar anak-anak di Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Meskipun mereka terlahir dari keluarga prasejahtera,” ucapnya.
Dengan begitu, kata Ossy, anak-anak diharapkan dapat mendapatkan kesempatan lebih baik ketimbang orang tuanya.
“Program KJP pada masa kepemimpinan Pak Anies, berubah nama menjadi KJP Plus mampu menciptakan berbagai pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Tercatat, sebanyak 674.599 peserta didik dari kalangan tidak mampu mendapat biaya penuh untuk mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK. Angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2022 meningkat jadi 92,2 persen dari tahun sebelumnya 89,1 persen.
Keberhasilan program tersebut masih kuat dalam benak Nurhasanah, warga Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru. Ia mengaku merasakan sendiri komitmen luar biasa Anies kepada guru dan para siswa.
“Tidak hanya siswa di bangku formal. Tapi juga bagi mereka yang berkecimpung di pendidikan anak usia dini (PAUD),” kata Nurhasanah.
Pada 2017-2022, kata Nurhasanah, para guru sangat diperhatikan kesejahteraannya melalui pemberian insentif kepada guru honorer, PPPK dan PNS.
Begitu juga para siswa terkait biaya masuk sekolah swasta, birokrasi KJP Plus yang sederhana, serta bantuan-bantuan pendidikan lain.
“Saya yakin itu karena Pak Anies Baswedan juga merupakan seorang pendidik yang mengerti tentang pentingnya menaikkan mutu SDM melalui pendidikan. Kami akan berjuang untuk memenangkan Pak Anies menjadi Gubernur DKJ demi masa depan Jakarta dan peserta didik di Jakarta,” ucap Nurhasanah.