Kronologi, Jakarta – Warga Kota Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengeluhkan pelayanan masyarakat kian menurun di Pemprov DKI Jakarta. Ini mulai dirasakan sejak Anies Baswedan purna tugas dari Balaikota DKI 2022 lalu. Termasuk soal perhatian pemerintah DKI terhadap UMKM di Jakarta.
Padahal, pelayanan di lingkungan Pemda Jakarta begitu baik dan maksimal saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta Periode 2017-2022.
Akibatnya, turunan pelayanan masyarakat, menghambat rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan rantai ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa Warga Kota Pasar Minggu mengakui bahwa UMKM pun kini tidak tersentuh bantuan sejak peninggalan Anies.
Hal ini terungkap dalam Musyawarah Warga Kota Pasar Minggu Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024). Dalam kesempatan ini, perwakilan warga dari seluruh Kelurahan se-Kecamatan Pasar Minggu juga mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.
Dalam paparannya, Farah, warga Kelurahan Jatipadang, Farah mengaku, sebagai pegiat UMKM, pihaknya kinu tidak lagi mendapat bantuan apapun. Bahkan komunitas UMKM lainnya banyak yang sampai terjerat pinjaman ilegal.
“Mengakibatkan para UMKM terlilit hutang dan menghambat ekonomi keluarga, kebanyakan dari mereka terkendala di modal,” ungkap Farah.
Karena itu, ia berharap bila Anies kembali menang di Pilkada Jakarta, nantinya nasib usaha UMKM agar diperhatikan lagi.
Warga lainnya, Endang dari Kelurahan Pejaten Barat mengungkap hal yang sama. Ia mengeluhkan tentang UMKM yang pernah dijanjikan 2 tahun lalu.
Bahkan, Endang juga sudah pernah mengisi pendataan UMKM di Jakarta. “Kami tinggal menunggu kapan direalisaikan. Kapan cair padahal sudah didata sebelumnya,” katanya.
Endang pun berharap Anies Baswedan dapat terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta peridoe kedua 2024-2029. Sehingga dapat mengabulkan harapan para pegiat UMKM sebagai penopang ekonomi keluarga.
Sementara itu, warga Kota Pasar Minggu juga berharap ada perbaikan dalam pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Sebab, beberapa warga yang sebelumnya sudah mendapat KJP terpaksa terhenti di tengah jalan karena pendataan tidak diperbaharui. Demikian pula dengan data dari KJMU dan Kartu Lansia Jakarta.
Persoalan ini setidaknya seperti yang dialami sejumlah warga Pancoran. Mereka antara lain, Nurlela dari Kelurahan Cilandak Timur, Rusmiyati dari Kelurahan Kebagusan, Munadi dari Kelurahan Pejaten Timur, Yeni dari Kelurahan Pasar Minggu, dan Bambang dari Kelurahan Ragunan.
Mereka pun meminta agar syarat KJP dab KJMU diperjelas lagi alur pendataan dan pengelolaannya. “Karena saat ini semakin simpng siur dab mengakibatkan KJP dan KJMU tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara Iing dari Kelurahan Kebagusan mengaku kewalahan mengurus KJMU untuk putranya. “Sudah satu tahun berjalan masa kuliah, KJMU tak kunjung diberikan,” ucap Iing.
Perwakilan Warga Kota, Musa Dadap lantas menghimbau agar Warga Kota Pasar Minggu, Jakarta Selatan turut membantu pendataan kebutuhan masyarakat. Karena, menurutnya, kebutuhan dasar yang tercatat langsung dari masyarakat ini akan menjadi kunci keberhasilan jalannya kepemimpinan Anies Baswedan, pada Pemilihan Gubernur Jakarta November mendatang.
