Kronologi, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 210 data instansi pemerintah terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang diserang Ransomware. Kominfo menyebut, oleh pelaku hakcer, data di 210 instansi pemerintah itu dikunci.
“Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani, Senin (24/6/2024).
“Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on. (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses perbaikan, jadi, kita memigrasi data-datanya,” ujar Semuel.
Diketahui, serangan siber ransomware tersebut terjadi di Pusat Data Nasional Sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan menggunakan ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6/2024) lalu.
Menurut Semuel, sampai saat ini pemerintah berupaya untuk terus melakukan pemulihan. Belum diketahui kapan akan pulih.
“Nah ini prosesnya bagaimana, kecepatannya harusnya bisa dipercepat. Apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan cloud-nya,” ucap Semuel.
Dirjen Aptika menyebutkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, Telkom, instansi pemerintah terkait lainnya terus menelusuri penyebab serangan siber ransomware tersebut.
“Memang untuk masalah sekarang adalah investigasi atau digital forensik dan kami masih berproses, jadi sabar dulu, karena ini varian baru, jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri untuk serangan ransomware ini,” ujarnya.
Editor: Fian
