Kronologi, Jakarta – Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menjelaskan beberapa bantahan timnya terhadap keterangan para menteri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi alias MK.
Seperti dikutip dari Tempo.co, ada delapan keterangan menteri yang dibantah oleh tim hukum karena dinilai ‘berbohong’ alias tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pertama, keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa penyusunan dan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh capres-cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran.
Keterangan itu, menurut tim hukum tak sesuai lantaran Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pada 29 Mei 2023, jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023.
Kemudian, tanpa adanya usulan dari Kementerian Sosial, Presiden Jokowi memutuskan Perpanjangan Bantuan El Nino hingga Juni 2024. Tim hukum Amin mengatakan periode tersebut bertepatan dengan Pilpres putaran kedua.
“Kesimpulan, Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata,” demikian tertulis dalam dokumen itu, dikutip Selasa (16/4/2024).
Kedua, keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengatakan kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN).
Faktanya, kata tim hukum, Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. “Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden,” tulis dokumen itu.
Tim hukum Amin juga mengatakan Presiden mengonsentrasikan kunjungan ke Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 16 kali. Padahal, jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10 persen dari total PSN.
Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak, yaitu sejumlah 32 PSN, hanya dikunjungi 2 kali. Dalam kunjungan tersebut pula, Presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN.
“Keterangan Muhadjir yang tidak sesuai fakta membuktikan bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan Paslon 02,” tulis mereka.
Ketiga, keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam.
Menurut tim, penurunan produksi beras nasional pada 2023 insignifikan atau hanya 0,6 juta ton dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang.
Berdasarkan data BPS, tim hukum mengklaim pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah.
Produksi beras di Vietnam juga tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino.
“Kesimpulan, fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar menunjukan penyalahgunaan stok beras bukan untuk stabilisasi harga (operasi pasar, dll) tapi untuk bansos dan kepentingan politik,” kata tim hukum Amin.
Editor: Fian
