Kronologi, Gorontalo – Aktivis memberi respon keras atas pernyataan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Roy Hamrain yang mengaku tidak banyak tahu soal gaji ribuan penyelenggara belum dibayar selama 2 bulan.
Anggota Pemuda Muhammadiyah Ismail Azis mengatakan pernyataan tidak banyak tahu soal gaji penyelenggara Pemilu dan meminta di jawab Sekretaris KPU Adrian Mustafa telah mempelihatkan bahwa Roy tidak serius memperhatikan hak para PPK dan PPS.
“Sederhana saja, bahwa Ketua KPU Roy Harmain tidak serius memperhatikan hak-hak para PPK dan PPS. Artinya perjuangan keras PPK dan PPS tak tak bernilai di mata Ketua KPU. Kalau memang mereka sangat bernilai dan diperhatikan, maka gaji tidak akan terlambat, tidak akan molor 2 bulan,” kata Ismail, Rabu 28 Februari 2024.
“Yang membatu Ketua KPU bekerja siang dan malam adalah manusia. Bahkan tercatat 40 dari penyelenggara Pemilu jatuh sakit dalam menjalankan tugas, maka patut untuk mereka dimanusiakan. Mungkin hari ini mereka diam, tapi bukan berarti mereka tidak butuh gaji. Di sini Ketua KPU harus benar-benar pintar merasa,” sambung Ismail.
Kata Ismail, sebagai ujung tombak penyelenggara Pemilu, PPK dan PPS memiliki peran strategis dan penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Untuk menjaga kualitas demokrasi salah satunya ditentukan oleh kualitas kinerja dari seluruh PPK dan PPS di masing-masing wilayah.
“Kerja PPK dan PPS jangan dianggap remeh. Tugas mereka sangat berat di lapangan, maka pembayaran gaji mereka jangan juga dianggap sepeleh. Mereka juga punya kebutuhan di dalam rumah, sama seperti Ketua KPU yang butuh makan,” ungkap Ismail.
Menurut Ismail, keterlambatan pembayaran gaji 1.420 orang PPK dan PPS menjadi preseden buruk bagi KPU yang dipimpin oleh Roy Hamrain. Roy dianggap gagal dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPU.
“Ada 1.420 orang yang bergantung hidup dari gaji sebagai penyelenggara Pemilu. Ini jelas memperlihatkan bahwa Ketua KPU tidak punya nurani. Jelas persoalan ini menjadi preseden buruk untuk Ketua KPU,” ketus Mantan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini.
Lebih dari itu, dia khawatir, keterlambatan gaji ribuan PPK dan PPS untuk bulan Januari-Februari dapat menimbulkan gejolak di internal KPU. Untuk itu, Ismail meminta Roy segera merealisasikan gaji tersebut.
“Kami Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo meminta Ketua KPU dapat menindaklanjuti dengan cepat gaji para PPK dan PPS. Ketua KPU harus lebih serius untuk persoalan ini,” ujar Ismail.
Selain itu, meminta kepada Ketua KPU untuk tidak bersikap anti-kritik atas masukan dari masyarakat, termasuk aktivis terhadap KPU. Kata Ismail, kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk jauh lebih baik lagi.
“Saya berharap Ketua KPU tidak tersinggung dengan kritikan kami. Kritik harus menjadi bahan evaluasi untuk dapat bekerja lebih baik,” pungkas Ismail.
Penulis: Even Makanoneng
