Kronologi, Pohuwato – Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, mengaku kaget atas kehadiran gerai Alfamart yang ada di wilayahnya.
Menurut Nasir, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar itu bukan hanya sekedar membahas terkait tenaga kerja, melainkan juga terkait dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani dan disepakati dengan pihaknya.
“Kalau Indomaret melalui proses persetujuan MoU sebelum ditandatangani oleh pemerintah daerah. Sebelum ditandatangani oleh pemerintah daerah itu berkonsultasi dulu ke DPRD, disepakati bersama DPRD. Ini Alfamart tiba-tiba muncul, sudah disetujui. Kami DPRD pun kaget,” katanya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) gabungan komisi tentang evaluasi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Indomaret dan Alfamart. Senin, (5/2/2024).
Pihaknya kata Nasir, dianggap sebagai lembaga yang tidak tahu menahu terkait dengan Perjanjian Kerjasama tersebut.
“Tolong diingat, di regulasi kita mengatur segala bentuk persetujuan investasi oleh pemerintah daerah itu harus sepersetujuan DPRD melalui rapat paripurna. Yang melalui rapat paripurna itu hanya Indomaret, walaupun PKS masih banyak yang dilanggar, oleh pak Aloy dan teman-teman (Indomaret). Tapi untuk Alfamart ini fatal,” ucapnya.
Nasir, juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui melalui proses gelap-gelapan dimana sehingga perusahaan tersebut bisa muncul di wilayahnya.
“Potong kompas di mana ini, cara mainnya bagaimana. Itu yang ingin kita selidiki. Entah pemerintahnya yang pandang enteng dengan lembaga DPRD atau Alfamart,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Nasir juga mengatakan bahwa persoalan tersebut bisa berujung pada hak angket untuk pemerintah daerah.
“Pengeluaran perizinan yang kemudian tidak ada persetujuan DPRD itu sangat berbahaya dan sangat fatal. Ini investasi, silahkan. Tapi, jangan tabrak aturan main, regulasi yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Kalau perlu ada pansus dulu, kenapa (izinnya) ini keluar, prosesnya dari mana,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Area Manajer Alfamart, Hendra, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami pasti ikut aturan mainnya, kita nggak mungkin bermain-main dengan ini (izin), karena kita berinvestasi juga mau cari aman, bagaimana agar kita diterima oleh semua kalangan, baik dari sisi pemerintah maupun dari DPRD,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
