Kronologi, Gorontalo – Kondisi Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) kerap menjadi sorotan dari DPRD setempat karena memunculkan dampak diberbagai sektor.
Ketua DPRD, Deasy Sandra Maryana Datau menerangkan bahwa kondisi tersebut harusnya tidak dibiarkan berlangsung dan butuh solusi konkret dalam menyelesaikan atau meminimalisir dampak yang akan timbul.
“Kita semua merasakan dampaknya, dan tentu kita juga harus bersama sama berpikir dan mencari jalan keluarnya secara bersama sama” ungkapnya, dihubungi Senin (30/10/2023).
Dampak yang timbul saat ini dikatakan olehnya seperti yang telah diketahui bahwa tenaga honorer atau yang lebih dikenal Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah tidak bisa dibiayai lagi.
“Termasuk tenaga satpol PP dan juga tenaga kebersihan yang mengalami penurunan signifikan dan dampaknya jelas terasa” tegas Desy.
Sama halnya dengan Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan yang sudah berkurang yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan.
“Belum lagi persoalan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak, karena salah satu sumber perputaran ekonomi yang berasal dari APBD ikut juga terhambat, dan ini tidak bisa kita pungkiri” ujarnya.
Dalam penyelesaian kondisi tersebut, Kata Deasy pihaknya telah membuka ruang komunikasi untuk berdiskusi terkait langkah yang perlu dilakukan kedepannya.
“Tentunya semuanya harus sesuai dengan koridor dan tidak keluar dari regulasi terutama terhadap kebijakan yang diperlukan” jelasnya
Sehingganya ia meminta agar di sisa tahun anggaran 2023 ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak menjadi beban ke depan, sehingga kebijakan harus berdasarkan dengan pertimbagan dan perhitungan, khususnya untuk keuangan daerah.
Penulis: Dani
