Kronologi, Gorontalo – Penghematan biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara (Gorut) mendapatkan apresiasi dari DPRD setempat.
Apresiasi disampaikan Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran yang juga selaku badan anggaran (Banggar) DPRD Gorut, menurutnya hal tersebut sangat luar biasa.
“Karena sejak pengajuan anggaran tersebut ke pemerintah daerah tahun 2022, KPU Gorut menunjukan sikap konkrit mereka dalam hal penghematan anggaran dengan melakukan rasionalisasi di tingkat KPU sampai 5 kali,” kata Roni.
Sekedar kilas balik, dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2018 kurang lebih Rp.23,7 miliar. Sementara Pilkada tahun 2024, turun menjadi Rp. 17,4 miliar.
“Ini satu penghematan yang luar biasa dan patut untuk diapresiasi,” tegas Roni.
Dalam pembahasan anggaran Pilkada dengan TAPD bersama dengan pihak terkait lainnya, Roni mengemukakan jika pengelolaan tersebut mutlak. Artinya, anggaran ini penting dilakukan dan sangat ideal dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada.
Roni berharap TAPD segera melakukan rapat pembahasan bersama banggar DPRD untuk memutuskan penetapan pengalokasian ini. Baik terkait alokasi 40 persen yang wajib dipenuhi di tahun anggaran ini, maupun 60 persen di tahun anggaran 2024. Bahkan, memungkinkan pengalokasian total melalui APBD induk di tahun Anggaran 2024.
Ia juga meminta jika pihak TAPD menemukan kendala agar segera disampaikan ke DPRD dalam rangka menyesuaikan anggaran sesuai kemampuan daerah.
“Saya pun berharap kita secara bersama melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo atau pemerintah provinsi untuk mencari solusi bagi pemerintah daerah terhadap pengalokasian anggaran dana hibah Pilkada yang terbentur dengan persoalan kemampuan daerah,” jelasnya.
Menurut Roni, suksesnya pelaksanaan Pilkada itu sangat dipengaruhi oleh faktor anggaran. Oleh karena itu, pembahasan di tingkat Banggar DPRD harus segera dilakukan.
“Selain itu, kita juga meminta pertemuan dengan Gubernur Gorontalo untuk menemukan solusi terhadap pembiayaan Pilkada di tengah ketidak mampuan anggaran daerah. Ini harus dilakukan dengan cepat mengingat tahapan Pilkada segera bergulir,” tandas Roni.