Kronologi, Gorontalo – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyoroti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2022 menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait sejumlah proyek putus kontrak.
“Bahwa tahun anggaran 2022, terdapat pekerjaan jalan pemerintah yang terbengkalai, bahkan BPK menemukan 8 jaminan pelaksanaan paket pekerjaan jalan belum dapat dicairkan. Semua tertulis pada laporan keuangan pemerintah tahun 2022,” kata Eman, Kamis 5 Oktober 2023.
Adapun temuan BPK itu, penerimaan kas daerah yang belum di peroleh pemerintah dari jaminan pelaksanaan 8 paket pekerjaan dan denda keterlambatan 15 paket pekerjaan sebesar Rp 23,66.
Jaminan pelaksanaan pada 7 paket pekerjaan jalan yang telah kadaluarsa dan tidak dapat dicairkan ke kas daerah sebesar Rp 1,2 Milyar.
“Dan temuan kelebihan pembayaran atas 6 paket pekerjaan sebesar Rp 2,76 Miliar. Kami mengingatkan agar pemerintah dapat lebih teliti dalam memilih mitra kerja atau penyedia jasa supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di tahun datang,” pesan Eman.
Eman bilang, kegagalan sejumlah proyek strategis pembangunan infrastruktur jalan menggunakan dana pinjmaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus menjadi pelajaran berharga untuk pemerintah daerah.
Selain memperhatikan penyedia jasa yang qualifide, proyek jalan juga harus melalui perencanaan yang matang agar tidak bermuara pada gagalnya tujuan pemerintah untuk membangun daerah.
“Saya yakin kalau perencanaannya baik bukan tidak mungkin seluruh pekerjaan infrastruktur jalan dapat terealisasi dengan baik. Intinya pada perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah,” tandas Eman.
