Terima Kunjungan dari Kemenko Polhukam, Pemda Gorut akan Diterapkan SPBE

Kronologi, Gorontalo – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menerima kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemen Polhukam).

Asisten Deputi Komunikasi Tata Kelola Pemerintah Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menjelaskan, tujuan kunjungan yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), itu adalah untuk berdiskusi bersama dengan jajaran pemerintah guna mengetahui perkembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

“SPBE ini merupakan perintah presiden langsung kepada seluruh aparatur pemerintah mau dari instansi di pusat sampai ke daerah untuk segera dilakukan transformasi digital,” jelasnya, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, Kabupaten Gorut saat ini cukup mencontoh daerah yang memiliki indeks SPBE yang tinggi, karena dinilai lebih efisien dan tanpa biaya. Ia juga menerangkan nantinya pihaknya akan memfasilitasi untuk melakukan MoU dengan kabupaten yang dimaksud.

“Tadi sudah diterima dengan baik sudah diskusi, dari sisi Infrastruktur, SDM, dan anggaran dan kami harap nanti hasil audiensi dengan jajaran kominfo ini akan disampaikan ke bupati,” ucapnya.

Kemenko Polhukam, kata Syaiful, terus mendorong daerah-daerah yang masih perlu peningkatan SPBE. Untuk Kabupaten Gorut sendiri, menurut penilaiannya masih perlu ada yang ditingkatkan atau dibenahi, contohnya pembangunan aplikasi-aplikasi yang dibangun sendiri oleh Organisasi Perangkat Daerah.

“Sementara di tempat-tempat nilainya sudah bagus itu semua tersentralisasi ada di Dinas Kominfo. Dan aplikasinya tidak saling terhubung, sehingga bupati tidak bisa melihat data yang ada,” paparnya.

Data yang dimaksudnya seperti jumlah penduduk miskin dan angka stunting, yang bisa menyebabkan interoperability antar data yang ada di dinas.

“Nah kalau itu sudah terhubung semua maka datanya itu akan jadi satu data, nanti efeknya bantuan orang miskin tidak akan beda-beda datanya,” tuturnya.

“Kalau sekarang masih belum tersambung data kemiskinan itu ada di BPS, Kesehatan, ada di kecamatan atau desa, ketika ada perbedaan data pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan juga akan terhambat minimal harus di verifikasi dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Suleman Lakoro, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut.

“Kami juga Alhamdulillah untuk tahun ini semua internet-internet yang ada di OPD sebagaimana penyampaian sudah dipusatkan di kominfo,” kata Suleman.

Ia menyampaikan hal tersebut menjadi satu langkah baru sehingga penggunaan internet untuk aplikasi ini, sebagaimana penjelasan itu akan terpusat di kominfo seluruhnya.

“Itu untuk keseragaman sehingga ini juga mendukung gebrakan satu data Indonesia,” tutup dia.

Penulis: Dani Baderan