Cak Imin Beberkan Tiga Perangkat Utama dalam Menghadapi Kemajuan Teknologi

Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membeberkan tiga perangkat utama yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan informasi di era digital. Pertama, kata Cak Imin, meningkatkan SDM teknologi, dengan meningkatkan kampus-kampus di Indonesia untuk meningkatkan produksi teknologi.

Cak Imin menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Pemanfaatan TIK sebagai Sarana Menghindari Penipuan Digital” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, Kamis (22/3/2023).

“Negara harus menganggarkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas SDM kita sehingga menjadi produsen teknologi dan bukan konsumen teknologi,” kata Cak Imin.

Adapun yang kedua, kata Cak Imin, yakni jenis, kapasitas dan teknologi. Ketika kita belum punya kemampuan untuk membuatnya, maka kita harus membeli.

“Negara harus mengejar ketertinggalan teknologi, termasuk di semua sektor yang berdekatan dengan masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menyiapkan untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan teknologi ini. Menurunya, kualitas sumber daya yang inovatif ini akan menghasilkan siapa saja yang berkualitas dan bermutu untuk melahirkan inovasi.

“Dunia digital ini didikte dengan produksi teknologi. Konsumen teknologi Indonesia sangat didikte dengan teknologi informasi. Kita menjadi konsumen yang boros untuk membelanjakan uang kita untuk mengejar keterbutuhan teknologi yang selalu saja diperbarui setiap saat. Oleh karena itu kita harus siap-siap dengan tiga perangkat utama,” ucapnya.

Narasumber lain, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengatakan, perkembangan dunia digital telah menyebar ke segala sisi kehidupan. Bahkan, kini hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah terpengaruh digitalisasi.

Sayangnya, banyak pengguna internet belum mampu memahami dan mengelola informasi yang beredar di internet dengan baik sehingga masih banyak masyarakat terpapar informasi yang tidak benar,” katanya.

Ia pun membagikan cara menghindari penipuan online, yakni jangan memberikan informasi yang penting, selalu mengecek kebenaran, dan waspada dengan nomor telepon tak dikenal.

“Kemudian jangan ditransfer ke rekening pribadi, dan jangan gunakan sembarang aplikasi,” ujarnya.

Sementara, pakar telekomunikasi dan informatika, Kalamullah Ramli, mengatakan, perkembangan teknologi telah memungkinkan berbagai negara untuk mengembangkan potensi ekonomi digitalnya secara masif. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi digital yang menjanjikan.

“Laporan yang dipublikasikan oleh McKinsey menyebutkan pada tahun 2025, perekonomian digital Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 150 miliar. Kenaikan tersebut juga diprediksikan di dalam laporan yang dipublikasikan oleh Google, Temasek, dan Bain & Co (USD 130 Miliar) karena adanya adopsi penggunaan pembayaran digital oleh semua sektor,” katanya.

Meski demikian, kata dia, perkembangan potensi ekonomi digital berkembang seiring dengan potensi kejahatannya. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) menunjukkan bahwa 83% dari sampel penelitiannya di Filipina merupakan target penipuan berbasis telepon genggam, di mana 17% dari sampel tersebut kehilangan uang dari penipuan tersebut.

Lebih lanjut, kata Kalamullah, 27% dari sampel penelitian CGAP di Tanzania merupakan target penipuan dan 17% dari sampel penelitian tersebut merugi. Kasus-kasus penipuan berbasis telepon genggam juga terjadi di Indonesia. Kasus ini seringkali dikenal sebagai penipuan dengan teknik rekayasa sosial. Penipuan dengan teknik rekayasa sosial dilakukan dengan menembus jaringan keamanan melalui manipulasi pengguna untuk mendapatkan informasi rahasia.

“Secara umum, teknik ini memanfaatkan psikologi korban dan menargetkan pengguna yang tidak memahami pentingnya melindungi data pribadi dan menjaga keamanan informasi rahasia lainnya. Meski tidak menggunakan kemampuan teknik yang kuat, penipuan dengan teknik rekayasa sosial terjadi pada berbagai industri teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, peningkatan literasi digital pengguna dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan menjadi hal yang fundamental. Masyarakat sebagai pengguna teknologi diharuskan memiliki kompetensi keamanan digital yang cukup. Sementara pihak pemerintah dan pelaku industri dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

“Kajian ini disusun untuk memetakan jenis penipuan dengan teknik rekayasa sosial yang terjadi di industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, serta memberikan panduan dan rekomendasi yang dapat diupayakan oleh para pemangku kepentingan yaitu: pelaku industri, pemerintah dan regulator, akademisi, organisasi masyarakat, dan para individu pengguna teknologi,” tandasnya.

Penulis: Zul