Ryan Kono Soroti Aset Daerah yang Sering Tak Penuhi Asas Manfaat

Kronologi, Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan Kono, menyoroti masalah barang modal atau barang milik daerah yang penganggarannya disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKMB). Menurutnya, barang tersebut hanya dibuat untuk memenuhi standar ketaatan asas dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Sehingga, kata Ryan, tidak jarang mekanisme penyusunan RKMB dilakukan dengan mekanisme terbalik dari yang seharusnya.

“Yaitu disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Sehingga prinsip kebutuhan tidak terpenuhi,” kata Ryan Saat membuka sosialisasi Aplikasi E- Rekab (Rencana Kebutuhan BMD, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan) dan Si – Maskot ( Sistem Informasi Manajemen Aset Kota) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Rabu (15/3/2023).

Setiap awal tahun, kata Ryan, BPK sudah mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Ia juga menuturkan pemerintah daerah sangat berkepentingan karena di tahun-tahun sebelumnya Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem reward dan punishment.

“Dengan demikian, tertib administrasi aset sangat kita tekankan. Dalam hal ini, belanja modal pada hakikatnya adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk barang modal atau yang lazim disebut aset,” ujarnya.

Dengan dasar itulah, lanjut dia, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan. Ia menyebut, terdapat kendala yang ditemukan dalam penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, seperti OPD yang belum menyerahkan rencana kebutuhan barang milik daerah.

“Kurangnya pemahaman dan kerja sama antara kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengurus barang, barang serta pejabat perencanaan dalam menganggarkan belanja milik daerah tanpa didasarkan RKMB, dan belum adanya standar kebutuhan masing masing OPD,” tandasnya.

Penulis: Dani Baderan