Ranperda PKD DPRD Gorut: Pemberian Tunjangan Kinerja Kades akan Disesuaikan PADes

Kronologi, Gorontalo – Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Aryati Polapa mengatakan, nantinya tunjangan kinerja kepala desa beserta jajaran akan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Hal tersebut akan tertuang di perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang disesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 43 tahun 2019 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Hanya yang menjadi hak-hak keuangan kepala desa, aparat desa, dan BPD itu yang perlu kita sesuaikan. Terutama soal tunjangan kinerja, yang bergantung pada PADes,” kata Aryati, saat dihubungi, Rabu (8/2/2023).

Dia menerangkan, semakin tinggi PADes maka tunjangan kepala desa akan disesuaikan mengikuti regulasi yang ada.

“Nah untuk perangkat desa itu berdasarkan hasil evaluasi kepala desa persentasenya juga akan diatur,” ucap Aryati.

Sementara untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan bergantung pada frekuensi pelaksanaan rapat yang dipantau oleh kepala desa.

“Karena mereka tidak ada atasan sehingga tidak ada yang menilai mereka, sehingga itu tinggal pantauan dari kepala desa sendiri dalam rangka distribusi anggaran untuk memfasilitasi, jadi rapatnya difasilitasi dan lainnya,” tutup Aryati.

Reporter: Dani Baderan
Editor: Alfian Risfil A