Pemda Gorut Upayakan Realisasi Anggaran Sesuai Target Dengan Lakukn Bimtek

Kronologi, Gorontalo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Suleman Lakoro, menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pendampingan penginputan target fisik dan anggaran serta realisasi belanja program kegiatan pada aplikasi E-Monep New Generation tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

Dengan melakukan bimbingan teknis, melaporkan, dan mengevaluasi hal yang berkaitan dengan realisasi anggaran setiap triwulan di setiap OPD, oleh Biro pembangunan Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari sejak Minggu kemarin yang telah dibuka oleh Bupati, melakukan bimtek bagi para perencana, bagaimana teknis mereka dalam rangka melaporkan dan mengevaluasi realisasi anggaran mereka setiap triwulan,” ujar Suleman, Rabu (08/02/2023).

Dalam bimbingan tersebut para OPD dinimbing untuk bisa melakukn pengimputan melalui elektronik untuk realisasi APBD yang berjalan dan juga dilatih untuk bagaimana menetapkan rencana, sehingga setiap triwulan realisasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“Agar nantinya tidak berakibat nilai raport merah terhadap OPD dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD, dan juga segera dirasakan oleh masyarakat,” jelas Suleman.

Terkait hal itu, Sekda berharap kepada pimpinan OPD untuk dapat merencanakan secara matang tentang pelaksanaan program dan kegiatannya.

“Hal ini sudah jauh-jauh hari sudah dipikirkan oleh Pak bupati, karena setelah dievaluasi oleh pemerintah provinsi dalam hal realisasi APBD, ternyata Gorontalo Utara berada di urutan ke 4 untuk realisasi fisik. Sementara untuk realisasi keuangan berada di urutan paling bawah,” ungkap Suleman.

Karena itulah, kata sekda, pada akhir tahun kemarin, bupati telah mengeluarkan instruksi bupati terkait kecepatan dan ketepatan pelaksanaan anggaran 2023. Hal itu juga seiring dengan surat dari Kemendagri terkait percepatan penyerapan APBD 2023, agar bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Suleman mengungkapkan hal yang tertuang dalam surat Kemendagri tentang amanah untuk para bupati atau kepala daerah dapat memberikan sanksi, termasuk mengurangi TPP kepada OPD yang penyerapan anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan.