FPPJ Minta Pj Gubernur Heru Evaluasi Kinerja Pejabat SKPD DKI

Kronologi, Jakarta – Sudah 100 hari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin Pemerintahan DKI Jakarta. Banyak program yang sudah dilakukan tetapi tidak sedikit juga program yang belum dieksekusi atau dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sampai tingkat kelurahan di Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah meminta Pj Heru Budi segera melakukan evaluasi dan penataan ulang birokrasi DKI yang kinerjanya lelet.

Ini, menurutnya, penting untuk mempercepat eksekusi program-program pembangunan di Jakarta baik berupa program fisik maupun non fisik.

Karena, dalam catatan FPPJ, kinerja sejumlah SKPD mulai dari Walikota, kepala-kepala dinas, kepala suku dinas, camat, sampai lurah hampir semuanya jalan di tempat. Mereka tidak berani mengambil inovasi ataupun mengeksekusi program.

Endriansah pun mengaku sedih melihat Pj Heru Budi yang terkesan bekerja sendirian di lingkungan Pemprov DKI. Sebab, banyak program di SKPD semuanya hanya gimmick tidak berani eksekusi, diantaranya adalah program ERP di Dinas Perhubungan DKI, dimana sampai hari ini tidak dijalankan oleh Dishub.

Begitu juga pekerjaan sodetan kali Ciliwung yang baru dikerjakan bahkan Pj Gubernur harus turun sendiri untuk melakukan eksekusi bukan Dinas Tata Air. Selanjutnya, persoalab penerimaan pajak yang belum maksimal masih banyak terdapat kebocoran, kebocoran data bansos di era Covid-19, pengelolaan BUMD, meningkatnya aduan kasus korupsi, hingga pelayanan publik di tingkat kelurahan.

“Padahal program-program tersebut adalah program yang langsung bersentuhan dengan rakyat, tetapi Dinas lambat dan terkesan adanya pembusukan terhadap sosok Pj Gubernur,” kata Rian sapaan akrab Ketua Umum FPPJ ini, Sabtu (4/2/2023).

Karena itu, dia mendesak Pj Heru Budi bersikap tegas untuk melakukan mutasi terhadap pejabat-pejabat lelet yang tidak bisa kerja. Pj Heru, kata dia, harus segera melakukan penyegaran internal birokrasi di lingkungan Pemprov DKI mulai dari tingkat Walikota, kepala dinas, kepala suku dinas, camat, sampai lurah.

“Sebagai sebuah perkumpulan pemuda yang peduli akan pembangunan kota Jakarta, kami FPPJ meminta kepada Pj Gubenur Jakarta untuk menyalakan peringatan dini karena Jakarta itu desentralisasi asimetris, Pj Gubernur harus segera merotasi dan mereformasi pejabat. Jangan sampai Pj Gubernur bekerja sendiri dan segera melakukan mitigasi konflik, mitigasi kepentingan pribadi pejabat serta pengawasan dalam internal agar tidak terjadi pembusukan hingga pembangkangan oleh pejabat-pejabat yang ada di Pemrov DKI,” imbuh Rian.

Editor: Alfian Risfil A