BPD Berstatus ASN di Gorut Akan Terima Tunjangan

Kronologi, Gorontalo – Pansus III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), membuka kembali kemungkinan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berstatus ASN untuk menerima tunjangan.

Hal ini muncul dalam pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menindaklanjuti aspirasi para ASN yang ingin mengabdi di desa.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Gorut, Aryati Polapa, mengungkapkan, saat ini, para anggota BPD yang berstatus ASN tidak menerima tunjangan apapun atas jabatan tersebut.

“Mereka itu ada pernyataan bahwa siap mengabdi tidak menerima apa-apa karena ASN. Tapi dengan Ranperda perubahan ini, itu akan ada perlakuan sama, baik ASN dan Non ASN, itu bisa mendapatkan tunjangan,” kata Aryati, Jumat (3/2/2023).

Namun, lanjutnya, hal tersebut tidak berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT). Karena para PTT telah digaji dari APBD dimana satu sasaran intervensi tidak bisa menerima dari sumber yang sama.

“Kalau ASN bisa karena gajinya dari APBN. Kalau PTT itu dari daerah, sehingga tidak bisa lagi terima di Desa,” jelas Aryati.

Namun, hal tersebut membuat konsekuensi anggaran untuk daerah.

Aryati menerangkan, perubahan tersebut akan dibuat berdasarkan regulasi dan perubahan yang terukur.

“Kita tidak mungkin menerbitkan aturan yang kemudian menyebabkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja itu terganggu, imbasnya juga pasti ke DPRD,” ungkapnya.

Menurut dia, pihaknya masih optimis untuk melakukan pendistribusian anggaran dengan melihat kemampuan daerah yang dilihat dari anggaran tahun sebelumnya.

“Yang kita ambil di tengahnya yakni kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Reporter: Dani Baderan
Editor: Alfian Risfil A