Regional

Haris Tome Usul Gaji Sopir Pejabat Naik Setara UMP

Published

2 bulan ago

1 Februari 2023

REDAKSI

Haris Tome Usul Gaji Sopir Pejabat Naik Setara UMP 31

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Haris Suparto Tome dalam rapat internal Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Foto: Epox/Kronologi.id

Kronologi, Gorontalo – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Haris Suparto Tome, memberi usul upah para supir pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dinaikkan dari Rp850.000 menjadi Rp2.989.350 atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2023.

Usul menaikkan upah non aparatur negara tersebut disampaikan Haris kepada Bupati Gorontalo dalam rapat internal Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (1/2/2023) siang.

“Izin Pak Bupati, saya memberi usul gaji para sopir (pejabat) jika dimungkinkan naik setara UMP,” kata Haris.

Ditemui usai mengikuti giat internal bersama Bupati Gorontalo, Haris membeberkan alasan usul menaikkan upah sopir pejabat menjadi setara UMP. Alasan pertama, karena sopir bekerja sepanjang pimpinan OPD masih beraktivitas kerja.

“Kedua, selama pimpinan mereka bekerja, mereka tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Sementara mereka hanya menerima upah Rp850 ribu per bulan. Gaji seperti ini tentu sangat kecil untuk para sopir yang telah berumah tangga, terlebih untuk mereka yang punya tanggungan lebih dari dua anak,” ujar Haris.

Menurut mantan Kepala Dinas Kominfo ini, sopir pejabat memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar terhadap masing-masing pimpinannya. Tanggung jawab sopir seperti kejadian di jalan saat bertugas, perawatan mobil, keamanan mobil, hingga ketepatan antar jemput pejabat.

“Nah, gaji yang kecil bukan tidak mungkin dapat memengaruhi cara kerja sopir. Sehingga itu kami memberi usul kepada Bupati Gorontalo agar bagaimana upah mereka bisa setara UMP,” terang pria yang akrab disapa Aris ini.

Aris mengaku, apa yang diusulkan dalam rapat itu langsung menuai respons positif dari bupati dua periode tersebut. Bupati Gorontalo, kata Aris, telah meminta Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan kajian berdasarkan aturan perundang-undangan.

“Respons bupati alhamdulillah sangat positif. Saya menilai ada lampu hijau atas usul kami ini. Semoga usul kami dapat segera terwujud untuk pemerintahan dua kali lebih baik,” tutup Aris.