Aryati Polapa: Perubahan Perda Pengelolaan Keuangan Desa Tak Boleh Kebablasan

Kronologi, Gorontalo – Ketua Pansus lll DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Aryati Polapa, mengatakan, pihaknya tak bisa buru-buru dalam mengubah Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Perda tersebut kini tengah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 43 tahun 2019 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Perda perubahan ini menjadi beban pansus ini sejak tahun lalu, begitu panjang waktu yang kita gunakan karena memang sesuai petunjuk pimpinan jangan instan,” kata Aryati, saat dihubungi, Rabu (1/2/2023).

Walaupun memakan waktu yang lama, kata Aryati, tetapi tidak ada prosedur yang dilewati, karena diharapkan sesuai referensi dari peraturan yang ada dengan berbagai sumber.

“Kita sudah studi komparasi ke beberapa daerah, tapi anehnya kita yang paling tinggi penghasilan tetapnya kepala desa,” jelas Aryati.

Setelah melakukan konsultasi ke tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Hukum dan HAM, pihaknya mendapatkan penegasan untuk mengubah perda tersebut.

“Tentunya dalam perubahan ini kita tidak bisa kebablasan. Artinya jangan sampai persentasenya tidak terkontrol, sehingga menimbulkan tidak balance-nya neraca pendapatan dan belanja daerah,” tegas Aryati.

Ia berharap agar perubahan ini dapat terukur yang sesuai dengan regulasi, sehingga ada sosialisasi dan diskusi yang digelar beberapa hari lalu.

Penulis: Dani Baderan