Syaripudin Kecewa Pembahasan Masalah Pupuk Tak Dihadiri Dinas Pertanian Provinsi

Kronologi, Gorontalo – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syaripudin Bano, mengaku kecewa undangan rapat pembahasan masalah pupuk bersubdisi tak dihadiri Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tanpa alasan yang jelas. Pertemuan itu tetap berlanjut meski hanya dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, distributor pupuk, dan kios penyalur.

Kekecewaan politisi Partai Demokrat ini bukan tanpa alasan. Sebab, agenda itu telah dijadwalkan sudah cukup lama dan dihadiri perwakilan para kelompok tani di Kabupaten Gorontalo.

“Jujur kami kecewa. Atas nama Ketua Komisi I DPRD, saya menyayangkan sikap Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang tak menghadiri undangan kami. Padahal ini membahas persoalan rakyat,” kata Syaripudin dalam ruang rapat, Senin (30/1/2023) kemarin.

“Bagaimana petani di daerah bisa sejahtera jika orang-orang yang diberikan amanah sebagai pejabat malah bersikap seperti ini. Jujur kami kecewa,” sambung Syaripudin.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah. Syaripudin menilai, aturan yang telah ditetapkan pada 2017 itu masih jauh dari harapan masyarakat, khusus yang berstatus sebagai petani.

“Manfaat peraturan daerah ini adalah ketahanan pangan berkelanjutan. Aturan itu bahkan mengatur soal larangan lahan pertanian untuk dimanfaatkan ke hal-hal lain. Tapi kenyataannya tidak, contoh paling dekat lahan pertanian di Desa Sidomukti. Ribuan lahan di wilayah itu telah menjadi perkebunan tebu,” ungkap Syaripudin.

Ia menuturkan, penyebab dari ribuan lahan pertanian sawah di wilayah Boliyohuto Cs yang semakin berkurang tidak lain karena petani yang merasa rugi dengan hasil panen. Walhasil lahan sawah mereka terpaksa dialihkan menjadi lahan tebu dengan perusahaan swasta.

“Penyebabnya ya itu, karena kekurangan pupuk subsidi. Hasil panen tidak sesuai dengan harapan, sementara biaya yang dikeluarkan cukup besar,” ketus Syaripudin.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan penting bagi pemerintah baik kabupaten, provinsi, dan pusat untuk lebih meningkatkan perhatian atas apa yang menjadi kebutuhan para petani guna mencapai ketahanan pangan di tingkat daerah dan nasional.

“Tujuan dan kepentingan kami di DPRD ini tidak lain hanya untuk rakyat, khususnya para petani. Kami harap pemerintah dapat menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi ini,” tandas Syaripudin.

Penulis: Even Makanoneng