Gus Najmi Buka Suara Usai Dicopot dari Sekwil PPP DKI: Dukungan ke Anies Aspirasi Akar Rumput

Kronologi, Jakarta – Mantan Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP DKI Jakarta Najmi Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi angkat bicara soal perombakan besar-besaran kepengurusan PPP DKI Jakarta yang dilakukan Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono.

Gus Najmi diketahui termasuk salah satu yang dicopot dari struktur kepengurusan bersama sejumlah loyalis Alm Haji Lulung Lunggana.

Saat dikonfirmasi, Gus Najmi membenarkan kemungkinan pencopotan dirinya berkaitan dengan dukungan DPW PPP DKI terhadap Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

Diketahui, selain Najmi putra Alm Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana juga dilengserkan dari posisi Ketua DPW DKI Jakarta.

“Narasi yang berkembang memang diantaranya persoalan kedekatan manuver PPP DKI Jakarta selama ini dengan salah satu bakal calon presiden, yaitu Pak Anies Baswedan,” ujar Gus Najmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

Padahal, kata dia, rekomendasi dukungan DPW PPP DKI kepada Anies merupakan aspirasi akar rumput PPP Jakarta dan disampaikan melalui proses yang demokratis dan melibatkan unsur kader dari tingkat bawah.

Setidaknya, dukungan ke Anies disampaikan dalam dua agenda resmi Partai Ka’bah DKI, yakni dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP DKI di Hotel Sofyan pada April 2022 dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP se-DKI Jakarta di Hotel Paragon, September 2022.

“Memang jika berkaitan dengan rekomendasi tersebut itu adalah pilihan rasional dan proses politik yang demokratis, karena melalui mekanisme musyawarah dan permintaan dari kader dan konstituen PPP,” bebernya.

Karena itu, Gus Najmi menyayangkan keputusan DPP yang langsung merombak jajaran kepengurusan DPW PPP DKI tanpa komunikasi atau klarifikasi terlebih dahulu. Apalagi, sampai saat ini PPP juga belum memutuskan mengusung Capres pada Pemilu 2024 mendatang.

“Bahkan tidak ada sama sekali pernyataan yang transparan mengenai rencana (perombakan) tersebut. Artinya, bisa ditekankan bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapat tempat bagi segelintir orang yang culas,” pungkasnya.

Sebelumnya, langkah Plt Ketum Mardiono merombak pengurus DPW PPP DKI menuai kecaman dari kadernya di Jakarta. Pasalnya, selain melengserkan anak tokoh PPP Jakarta Alm Haji Lulung Tirta Lunggana, Mardiono juga memberangus sejumlah ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP DKI.

Hal ini sebelumnya disampaikan oleh politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah. Ia mengatakan, selain menabrak AD/ART Partai, keputusan Mardiono mencopot anak Almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.

Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.

Bahkan, alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.

“Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan,” ujar Maman.

Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang juga putra Wakil Menteri Agama.

Mereka, disebut Maman sebagai tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke PPP.

“Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua,” jelas Maman.

“Saya enggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua?, apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana,” pungkasnya.

Editor: Alfian Risfil A