Megapolitan

AHY Didemo Gara-gara Kader Demokrat Diduga Terlibat Korupsi Bansos DKI

Published

2 minggu ago

24 Januari 2023

REDAKSI

AHY Didemo Gara-gara Kader Demokrat Diduga Terlibat Korupsi Bansos DKI 31

Sejumlah massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia saat demo di kantor DPP Demokrat, Jln Proklamasi No.41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/01/2023)./Ist

Kronologi, Jakarta – Isu soal dugaan korupsi beras busuk bantuan sosial (Bansos) Covid-19 program Pemprov DKI Jakarta berujung unjuk rasa.

Kali ini yang jadi sasaran demo adalah kantor DPP Demokrat di Jln Proklamasi No.41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/01/2023). Massa aksi mengatasnamakan diri dari Aliansi Mahasiswa Indonesia.

Ini buntut dari mencuatnya sejumlah nama politikus maupun Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat dalam daftar pengadaan atau pemasok sembako ke Perumda Pasar Jaya selaku perusahaan yang ditunjuk Pemprov DKI menyalurkan bansos Covid-19.

“Mendesak DPP Partai Demokrat dalam hal ini Ketua Umum AHY untuk melakukan pemecatan kepada kader yang namanya masuk dalam daftar supplier Bansos DKI Jakarta Tahun 2020 agar elektabilitas Partai Demokrat di Jakarta tidak anjlok menjelang Pemilu 2024,” kata korlap aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia, Luis saat orasi di depan kantor DPP Demokrat, Selasa (24/1/2023).

Luis menyebut, dalam kasus ini dugaan keterlibatan kader Partai Demokrat DKI pertama kali diviralkan oleh akun @Kurawa di media sosial twitter.

“Diantaranya adalah Taufiqurrahman (CV. Nuna Sinar Mentari), Wita (PT. Tokokarya Multiniaga) AS (PT. Gilang Perkasa Pangan), Desi dan MS,” beber Luis.

Luis mengaku khawatir, sejumlah kader Partai Demokrat yang namanya disebut-sebut tersebut akan mempengaruhi suara Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Skandal ini akan mempengaruhi tingkat elektabilitas Partai Demokrat pada pemilu 2024, rakyat akan mengingat bahwa Partai Demokrat yang menggadang-gadang membawa perubahan hanya sebuah jargon kosong belaka, kader dan politisinya ternyata menikmati proyek Bansos DKI Jakarta yang diduga merugikan negara triliunan rupiah” tegas Luis.

Selain itu, Luis juga mendesak aparat penegak hukum pro aktif dalam mengusut dugaan kasus korupsi Bansos DKI Jakarta ini.

“KPK, kepolisian dan kejaksaan harus turun tangan memanggil dan memeriksa nama-nama kader dan politisi partai Demokrat yang muncul dalam dokumen aliran penerimaan kuota Bansos DKI Jakarta, kasus ini harus diusut sampai terang benderang, karena ini merupakan bantuan sosial saat keadaan Covid-19 melanda rakyat sedang susah” terang Luis.