Anak Haji Lulung & Sejumlah Ulama-Habaib Dipecat dari Majelis Syariah PPP DKI, Mardiono Mau Hancurkan PPP?

Kronologi, Jakarta – Konflik muncul di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) imbas pelengseran anak Almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana dari posisi kursi Ketua DPW PPP DKI.

Politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Haji Maman Firmansyah, mengecam keputusan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono, melengserkan Tirta Lunggana dari kursi nomor 1 di PPP Jakarta.

Selain menabrak AD/ART Partai, Haji Maman juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta.

Padahal, keputusan Mahkamah Partai cacat hukum, karena gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.

Haji Maman juga mempertanyakan, alasan putusan Mahkamah Partai yang tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.

“Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan,” ujar Haji Maman yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta, kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/1/2023).

Haji Maman mensinyalir, ini merupakan operasi politik Plt Mardiono untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.

Karena, menurut Haji Maman, selain mencopot trah Haji Lulung, Mardiono juga secara ugal-ugalan melakukan perombakan besar-besaran komposisi pengurus DPW PPP DKI serta memberangus sejumlah ulama dan habaib di struktur Majelis Syariah DPW PPP DKI Jakarta. Diantaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang tak lain adalah putra Wakil Menteri Agama.

Mereka, disebut Haji Maman merupakan tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan umat ke PPP, tetapi oleh Mardiono diberangus tanpa ada komunikasi apapun.

“Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua,” ungkap Haji Maman.

“Saya enggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua?, apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana,” katanya penasaran.

Selanjutnya, Haji Maman juga menyinggung pemicu perombakan pengurus PPP DKI karena gara-gara dukungan DPW PPP DKI ke Anies Baswedan saat Mukercab serentak DPC PPP se-Jakarta di Hotel Paragon Jakarta, pada 25 September 2022.

“Apa yang salah dari rekomendasi itu, sehingga anak Haji Lulung pantas dicopot? Kan DPP belum memutuskan Capres yang mau diusung. Lalu DPP juga juga berungkali membebaskan DPW-DPW untuk memuculkan nama-nama Capres?,” tegas Haji Maman.

Haji Maman juga menyesalkan, Mardiono tidak sedikitpun mempertimbangkan pengorbanan mendiang Haji Lulung, ayahanda Tirta Lunggana yang rela berkorban mundur dari DPR RI yang saat itu diminta mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa untuk membantu mengembalikan suara PPP di Jakarta.

Begitu juga pengorbanan Tirta Lunggana dan Riano P Ahmad yang kemudian juga menyusul mundur sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan suara PPP Jakarta.

“Kita ini kembali ke PPP untuk mendukung Haji Lulung. Dia berkorban sampai mundur dari DPR RI, Bahkan Tirta dan Riano juga mundur dari anggota DPRD untuk membantu PPP mengembalikan suara. Dan saya bagian tak terpisahkan dari itu, kebetulan saya dua periode di Dapil yang sama,” beber Haji Maman.

Lebih jauh, Haji Maman mengaku khawatir, pengalaman pemilu 2019 dimana PPP kehilangan banyak kursi di DPRD DKI, akan kembali terulang di Pemilu 2024 mendatang akibat konflik dan perpecahan di internal pengurus PPP.

Editor: Alfian Risfil A